"Reshuffle tidak reshuffle itu tidak bergantung pada survei, tetapi bergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri. Kalau semua bergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/4/2015).
Kendati demikian, Kalla memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap kabinet yang dibentuk. Sejauh ini, belum ada keputusan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet.
Hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015), menunjukkan, mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berjalan selama enam bulan.
Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebesar 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.