Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Belum Siap Kelola Air

Kompas.com - 03/03/2015, 15:13 WIB


JAKARTA, KOMPAS
- Negara dan pemerintah hingga saat ini belum siap memenuhi kebutuhan air layak minum bagi seluruh rakyat. Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan cukup besar.

Saat ini, semua perusahaan air minum di Indonesia yang berjumlah 425 perusahaan, di bawah pengelolaan pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah atau setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total penduduk. Dari sisi volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan milik swasta yang mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.

Data itulah yang antara lain memunculkan keraguan atas kesiapan pemerintah menyediakan air layak minum. "Siap tidak siap, kalau sudah menjadi program pemerintah, kami harus siap," kata Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Subekti, di Jakarta, Senin (2/3).

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) beserta enam peraturan turunannya, mengabulkan gugatan sejumlah pemohon organisasi dan perorangan. Kehadiran negara dalam mengelola sumber daya air, termasuk air layak minum, didesak untuk ditingkatkan lagi.

Di Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, pihak swasta tetap dapat berperan dalam penyediaan air minum. Namun, pemerintah harus tetap mengontrol penyediaan air minum bagi warga negara.

"Swasta dimungkinkan selama (penyediaan dan pengelolaan air) dikuasai negara. Dapat dikuasai melalui BUMN dan BUMD, jika ada sisa (kewenangan), dapat dikerjakan swasta," ujarnya seusai diskusi di Gedung MPR/DPR.

Pendiri Indonesia Water Institute yang juga dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, peran pemerintah harus diwujudkan dengan menekan harga air agar tidak mahal. Caranya, negara hadir melakukan investasi pada fasilitas pengolahan, transmisi, distribusi, dan sambungan rumah.

Jika akses air bersih layak minum saat ini tak terpenuhi, lanjut Firdaus, itu karena pengelolaannya buruk. "Karena pemerintah tak menginvestasikan cukup, swasta memproyeksikan harga sesuai target keuntungan," katanya.

Banyak kendala

Di sejumlah daerah, ketidakpuasan pelanggan masih mendominasi penanganan air bersih oleh PDAM. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar 17.500 pelanggan atau seperlima dari total pelanggan PDAM Balikpapan, kesulitan air bersih sejak lima hari lalu.

Pipa transmisi patah akibat longsor di lokasi pengembangan perumahan Grand City. Dampaknya, produksi air di Instalasi Pengolahan Air Minum Kampung Damai anjlok separuh, menjadi 200 liter per detik. "Kami secepatnya memperbaiki," ujar Gazali Rachman, Direktur Umum PDAM Balikpapan.
Kompas/Emanuel Edi Saputra

Di Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai bentuk protes, warga merusak pipa PDAM Padang Pariaman di Korong Pincuran Tujuh. Lubang besar sedalam 30 sentimeter digali sebelum melubangi pipa.

Sekitar 6.000 dari total 13.000 pelanggan PDAM di Padang Pariaman dan Kota Pariaman akhirnya tak mendapat aliran air bersih. "Ini akar masalahnya bertahun-tahun," kata Wali Nagari Kepala Hilalang Taufik Syafei.

Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dilintasi Sungai Kahayan, air PDAM mengalir, tetapi sering keruh karena terpengaruh tanah gambut. Warga harus lebih dulu menampung air agar kotoran mengendap.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com