Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2015, 19:47 WIB

SOLO, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki. Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo.

Projo akan tetap konsisten dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis, kata Sugeng Setyadi di sela-sela pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Solo di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu (1/2/2015).

"Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah," katanya.

Ia mengatakan baginya, apapun keputusan yang diambil Projo, harus dikomunikasikan dengan mantan Wali Kota Surakarta itu. Termasuk adanya instruksi dari pimpinan pusat untuk melakukan rekrutmen dan pembekalan bagi pengurus Projo hingga tingkat PAC atau kecamatan.

Dikatakan, Projo Solo lahir pada 16 November 2014. Di usianya yang baru dua bulanan, Projo sudah memiliki sekitar 300-an anggota. "Kita kumpulkan dan beri pembekalan kepada kader-kader. Nah, kemarin yang ikut pembekalan, kami seleksi untuk menjadi pengurus PAC. Kepengurusan di tingkat kecamatan terdiri atas tujuh orang," katanya.

Meski demikian, Projo menyatakan tidak menutup mata dalam memberikan kritik bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Salah satunya saat Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Di internal sudah kami rapatkan dan hasilnya memang kami mengkritisi kebijakan Jokowi," tegasnya.

Kritik tersebut, lanjut dia, merupakan penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi-JK. Namun, secara umum pihaknya menyatakan siap berada di barisan terdepan dalam mendukung Jokowi.

Disinggung mengenai isu penarikan dukungan dari partai koalisi, Sugeng menegaskan Projo Solo tidak akan pernah meninggalkan Presiden ketujuh itu. "Kami siap dan sampai kapan pun berada di belakang Pak Jokowi," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com