Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terbelah, PDI-P Minta Maaf kepada Rakyat

Kompas.com - 01/11/2014, 15:08 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, meminta maaf kepada masyarakat atas adanya dualisme pimpinan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Effendi merupakan Wakil Ketua Umum DPR versi fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia kalau kondisi seperti saat ini membuat keadaan tidak nyaman," ujar Effendi, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Effendi mengatakan, kondisi yang timbul saat ini merupakan dinamika yang terjadi di Indonesia, ketika salah satu pihak sangat berambisi untuk memenangi pertarungan dan menguasai DPR.

Menurut Effendi, pihak yang ingin memenangkan pertarungan tersebut telah berlaku culas dengan mengutak-atik peraturan yang di DPR, yakni UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Mereka, kata Effendi, tidak bertarung secara adil. (Baca: KIH Minta Jokowi Terbitkan Perppu UU MD3 untuk Pilih Ulang Pimpinan DPR)

"Kalau ingin memenangi pertarungan, bertarunglah di pemilu. Jangan pereteli (peraturan) seperti ini," ucap Effendi.

Ia menambahkan, sikap mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Koalisi Indonesia Hebat merupakan bentuk perlawanan terhadap sekelompok kekuatan politik yang bergerak tidak sesuai aturan. (Baca: Fraksi Kubu KIH Bacakan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR)

"Mosi tidak percaya ini sangat serius. Teman-teman sebanyak 247 orang, lebih baik tidak menerima gaji untuk menunjukkan bahwa kita ingin lakukan fungsi yang sesuai dengan tugas DPR, bukan menarik-narik ini dengan kepentingan pragmatis," ucap Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com