Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telah Beri Rekomendasi Terbaik, Keputusan Akhir di Tangan Presiden

Kompas.com - 27/10/2014, 21:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rekomendasi terbaik kepada Presiden Joko Widodo dalam menyaring calon menteri Kabinet Kerja. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah nama calon menteri Jokowi yang mendapat predikat rapor merah dan kuning dari KPK.

"Saya kira KPK sudah beri rekomendasi, tapi keputusan akhir di tangan Presiden," kata Tantowi saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Ia setuju apabila Jokowi enggan membuka siapa saja yang mendapat rapor merah dan kuning dari KPK. Menurut dia, hal tersebut menyangkut kredibilitas seseorang. Hanya saja, ia mengingatkan agar Jokowi harus konsisten apabila menggandeng lembaga seperti KPK. Jika memang ada calon menteri yang masuk kategori rapor itu, sebaiknya Jokowi tak memasukkannya ke dalam kabinet.

"Seharusnya, Presiden harus menjunjung tinggi konsistensi dalam memberdayakan lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberi rekomendasi. Ini baru pertama kali juga dalam sejarah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, setidaknya ada tiga menteri yang tidak layak masuk ke kabinet. Mereka adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jokowi menunjuk Susi, menurut saya, bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian. Kemungkinan alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan donatur pilpres," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Mengenai Rini, kata Pangi, mantan Ketua Tim Transisi itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pangi mempertanyakan KPK yang tidak memasukkan Rini ke dalam rapor merah kabinet Jokowi.

"Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century. Kalau seperti ini komposisi Kabinet Kerja Jokowi, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, walaupun ada beberapa nama menteri yang punya kapasitas juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Nasional
Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban 'Bullying' karena Harun Masiku

Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban "Bullying" karena Harun Masiku

Nasional
Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Nasional
Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: 'Monggo' Saja...

Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: "Monggo" Saja...

Nasional
OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Nasional
KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

Nasional
Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Nasional
Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Nasional
Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Nasional
Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Nasional
Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Nasional
Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Nasional
Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Nasional
Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com