Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Yakin Didukung NU dan Muhammadiyah untuk UU Pilkada

Kompas.com - 29/09/2014, 17:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai kekecewaan publik terhadap aksi meninggalkan ruangan atau walk out dari sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan daerah yang dilakukan Partai Demokrat adalah suatu hal yang biasa. Dia mengklaim aksi Demokrat itu turut mendapat dukungan yang besar dari dua ormas islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Biasalah itu (kekecewaan publik), ada yang senang (juga), NU mendukung, Muhammadiyah juga mendukung," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) sore.

Marzuki menyesali dukungan dari dua ormas islam terbesar itu tidak difasilitasi oleh media massa. Akibatnya, suara yang terdengar hanya penolakan dan kecaman terhadap aksi walk out dari partai berlambang mercy itu.

Sejauh ini, kecaman kepada Demokrat dan SBY disuarakan oleh berbagai kalangan. Selain disuarakan melalui aksi dan demonstrasi di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat, kecaman juga datang dari dunia maya.

Di jejaring sosial Twitter, tagar ShameOnYouSBY dan ShamedByYou yang memprotes walk out Demokrat menjadi trending topic. Hari ini, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pilkada juga mendaftarkan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke MK. Namun, Marzuki menilai, suara-suara itu tidak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia.

"Masa kita cuma dengar orang-orang yang ribut di media saja," ujarnya.

Sebelum melakukan aksi walk out, Demokrat yang memiliki suara terbanyak di DPR cenderung mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Karena aksi walk out ini, pendukung pilkada langsung kalah dari pendukung pilkada melalui DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com