Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Minta DKPP Jangan Hanya Cari Selamat

Kompas.com - 18/08/2014, 18:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memutus kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Presiden 2014. Ia menilai, DKPP seharusnya bisa lebih dulu menjatuhkan putusan dibandingkan Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kasus yang ditangani DKPP, kata Didi, tak serumit MK sehingga seharusnya bisa lebih cepat memutus perkara. 

“Dia (DKPP) seharusnya lebih awal dalam mengambil keputusan, bukannnya belakangan. Kalau belakangan, mau cari selamat saja,” kata Didi, di Gedung MK, Senin (18/8/2014).

Dalam kasus yang ditanganinya, lanjut Didi, DKPP hanya memutus apakah KPU melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Menurut Didi, dari sidang-sidang yang sudah berjalan, DKPP sudah mendapatkan keterangan yang memadai dari para saksi.

Bagi Tim Prabowo-Hatta, putusan DKPP dapat memengaruhi keputusan yang akan dibuat majelis hakim MK.

“Tentunya akan jadi bahan pertimbangan kalau itu bisa dilakukan di awal,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, keputusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 akan diumumkan pada 21 Agustus 2014 atau 22 Agustus 2014. DKPP, kata Jimly, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait Pemilu Presiden 2014 yang akan dibacakan pada 21 Agustus 2014.

"Kami ingin lihat nanti jadwal MK tanggal 22, jadi kita lihat nanti, kalau enggak 21 sore atau 22 siang (putusan DKPP)," ujar Jimly, seusai sidang di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com