Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPRR: Salah Tulis di C1 Modus Lama

Kompas.com - 15/07/2014, 11:16 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Muhammad Afifuddin mengatakan, kesalahan penulisan pada dokumen C1 adalah modus lama yang juga terjadi pada pemilu legislatif 9 April lalu. Komisi Pemilihan Umum, kata Afifuddin, masih bisa mengoreksi kesalahan tersebut.

"Modus lama yang sekarang menjadi lebih diperhatikan. Kejadian di pileg lebih banyak kesalahan penulisan," ujar Afif, saat dihubungi, Selasa (15/7/2014).

Tak hanya pada pemilu kali ini, jelas Afif, modus yang sama juga dilakukan pada pemilu sebelumnya. Ia mencontohkan, saksi lebih dulu menandatangani berkas C1 sebelum melihat berita acara atau angka yang tertera pada formulir tersebut.

Afif mengapresiasi perhatian masyarakat yang cukup tinggi terhadap C1 yang diunggah ke situs resmi Komisi Pemilihan Umum.

"Sekarang rekapitulasi masih di kecamatan. Kalau mekanisme KPU kontrolnya betul, pasti ketemu (kejanggalan)," jelas Afif.

Selain itu, ia juga khawatir ada upaya penyelenggara untuk bermain curang. Namun, ketika perhatian publik tertuju pada proses ini, penyelenggara pemilu berdalih hanya merupakan kesalahan teknis.

"Bilang salah tulis lah, teledor lah. Kalau logikanya kecapekan saya kurang yakin," katanya.

"Saya kira masih ada yang mencoba nitip-nitip, baik dari timses atau panitia yang coba memenangkan kandidatnya," lanjutnya.

Sebelumnya, ditemukan beberapa kejanggalan pada formulir C1 yang diunggah ke laman situs resmi KPU, kpu.go.id. Kejanggalan tersebut antara lain, beberapa formulir C1 menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong, banyak coretan sehingga angka tidak jelas, tanda tangan tidak lengkap, total suara di formulir tidak sama dengan total perolehan pasangan calon, dan sebagainya.

Bawaslu telah meminta KPU untuk segera mengoreksi hal ini. Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta masyarakat untuk tidak khawatir, karena KPU berpegangan pada formulir C1 berhologram yang tidak bisa dimanipulasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com