Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2014, 09:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kerap melontarkan kata "imajiner" saat membahas perkara dugaan korupsi yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mulai memasuki babak persidangan pada Jumat (30/5/2014). Wartawan pun tak ketinggalan mendapat jawaban menggunakan kata tersebut.

Anas menyebut dakwaan perkaranya tidak sesuai kenyataan dan tidak didukung data yang kuat. Sebutan "imajiner" didapatkan wartawan yang tetap mencoba meminta tanggapan Anas atas dakwaannya.

"Apa sebenarnya Bapak menginginkan proyek Hambalang?" tanya seorang awak media seusai persidangan, Jumat. Jawaban Anas adalah, "Ini pertanyaanmu saja imajiner." Sontak, jawaban itu pun mengundang tawa para wartawan yang mengerubutinya.

"Kalau sesuai dakwaan, itu imajiner. Jangan ikut-ikutan imajiner," lanjut Anas menjawab pertanyaan yag sama. Meski demikian, masih ada wartawan yang tetap berupaya mengulik tanggapan lain.

Satu wartawan lain bertanya perihal dugaan Anas menerima dana sebesar Rp 300 juta dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Siapa bilang itu?" tanya Anas. "Dengar-dengar sih, pak" ujar wartawan itu. "Aduh, imajiner lagi ini," tepis Anas.

Menurut Anas, banyak pernyataan yang dilontarkan jaksa penuntut umum dalam persidangan merupakan tuduhan tanpa dasar. "Coba bayangkan, 2005 saya dibilang mau nyapres. Logis tidak? Itu ilusi. Kenyataan atau pernyataan spekulatif? Kan mudah ditimbang," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Menko Polhukam soal Pungli Bikin SHM, Seharusnya Rp 50.000 Jadi Rp 10 Juta

Cerita Menko Polhukam soal Pungli Bikin SHM, Seharusnya Rp 50.000 Jadi Rp 10 Juta

Nasional
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Bupati hingga Wali Kota Diisi Orang Asli Papua

Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Bupati hingga Wali Kota Diisi Orang Asli Papua

Nasional
SYL Merasa Dituduh Anak Buah Beri Perintah Pemerasan di Kementan

SYL Merasa Dituduh Anak Buah Beri Perintah Pemerasan di Kementan

Nasional
Pansel Capim Gelar Audiensi, Minta Masukan dari Internal KPK

Pansel Capim Gelar Audiensi, Minta Masukan dari Internal KPK

Nasional
Menlu Retno Lakukan 8 Pertemuan Bilateral di Oslo Forum, Bahas Isu Palestina, Afghanistan, dan Myanmar

Menlu Retno Lakukan 8 Pertemuan Bilateral di Oslo Forum, Bahas Isu Palestina, Afghanistan, dan Myanmar

Nasional
Di Tengah Isu Asusila Ketua KPU, Bawaslu-Komnas Perempuan MoU Cegah Kekerasan Seksual

Di Tengah Isu Asusila Ketua KPU, Bawaslu-Komnas Perempuan MoU Cegah Kekerasan Seksual

Nasional
Baliho Bakal Calon Kepala Daerah Belum Jadi Ranah Bawaslu

Baliho Bakal Calon Kepala Daerah Belum Jadi Ranah Bawaslu

Nasional
Sebut Perempuan Kejam akibat Polwan Bakar Suami, Menkominfo: Bukan Menghina

Sebut Perempuan Kejam akibat Polwan Bakar Suami, Menkominfo: Bukan Menghina

Nasional
TNI Kejar KKB yang Tembak Sopir Angkot di Paniai

TNI Kejar KKB yang Tembak Sopir Angkot di Paniai

Nasional
Merek Indonesia Dicaplok Asing, Komisi VIII: Jangan Sampai Nilai Ekonomi Jemaah Haji Dinikmati Negara Lain

Merek Indonesia Dicaplok Asing, Komisi VIII: Jangan Sampai Nilai Ekonomi Jemaah Haji Dinikmati Negara Lain

Nasional
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Harap Diundang Upacara 17 Agustus di IKN

Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Harap Diundang Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Netralitas dan Hak Politik ASN dalam Pemilu

Netralitas dan Hak Politik ASN dalam Pemilu

Nasional
Perpres Satgas Judi Online Diterbitkan Minggu Ini

Perpres Satgas Judi Online Diterbitkan Minggu Ini

Nasional
Soal Izin Tambang Ormas, Habib Luthfi: Terserah, Saya Ikuti Keputusan

Soal Izin Tambang Ormas, Habib Luthfi: Terserah, Saya Ikuti Keputusan

Nasional
Menko Polhukam: Ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi 'Online'

Menko Polhukam: Ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com