Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Timses Anggap Keraguan JK kepada Jokowi Sudah Usang

Kompas.com - 26/05/2014, 10:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu Presiden 2014, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pernyataan JK yang sempat melarang Jokowi untuk maju sebagai calon presiden merupakan cerita usang. Menurut dia, pernyataan JK saat itu sudah tak sesuai dengan kondisi politik saat ini.

"Saya belum melihat, tapi itu pernyataan JK spontan pada awal-awal Jokowi memimpin dan membenahi DKI," kata Tjahjo di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Tjahjo menjelaskan, penilaian JK terhadap Jokowi dulu dan sekarang telah berbeda. JK dianggapnya wajar meragukan Jokowi saat usia kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta baru menginjak dua bulan.

Namun, saat ini, kata Tjahjo, Jokowi telah menorehkan banyak prestasi selama hampir dua tahun memimpin Ibu Kota. Dengan begitu, sangat wajar ada kesepakatan antara Jokowi dan JK untuk maju berpasangan pada pilpres tahun ini.

"Kan sekarang sudah ada progress report dari Pak Jokowi, jadi enggak ada masalah. Statement (JK) itu sudah enggak berlaku," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P itu tak ingin berspekulasi mengapa pernyataan JK tersebut diangkat kembali ke permukaan. Namun, Tjahjo yakin, hubungan Jokowi-JK tetap harmonis dan tak akan membawa pengaruh pada elektabilitas keduanya pada waktu pemilihan nanti.

Sebelumnya, JK mengaku sempat melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres. Larangan itu disampaikan saat Jokowi baru dua bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, kata JK, Jokowi diisukan memang akan dijadikan capres oleh PDI-P. Namun, karena masih dua bulan menjabat gubernur, JK menganggap Jokowi belum pantas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Nasional
Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Nasional
DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

Nasional
Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Nasional
Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Nasional
Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Nasional
Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Nasional
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 5 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 5 Juni 2024

Nasional
Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Proyek di Kemensos

Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Proyek di Kemensos

Nasional
Pemerintah Bakal Sanksi 'Travel' Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Pemerintah Bakal Sanksi "Travel" Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Nasional
DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

Nasional
KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

Nasional
Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com