Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap Pertemuan Risma-Priyo Tak Politis

Kompas.com - 20/02/2014, 12:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap tak ada unsur politis di balik rencana pertemuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Keduanya dijadwalkan bertemu di ruang kerja Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) pukul 14.30 WIB.

"Mudah-mudahan (pertemuan) ini resmi antara Wali Kota dengan DPR yang menyangkut permasalahan Kota Surabaya. Tak ada hubungannya dengan partai," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengaku tak ingin mempermasalahkan rencana pertemuan Risma dengan Priyo. Alasannya, Risma merupakan pejabat publik dan sangat wajar jika bertemu dengan pimpinan DPR untuk melakukan komunikasi terkait tugasnya memimpin Surabaya.

"Saya yakin Bu Risma tahu mana yang perlu disampaikan di internal dan eksternal. Tidak masalah," ujarnya.

Tjahjo mengaku bahwa pihaknya telah menemui Risma membahas rumor yang berkembang belakangan ini. Hasilnya, Risma mengaku tak memiliki niat mundur sebagai Wali Kota Surabaya. Sebelumnya, Risma ramai diperbincangkan setelah mencuat adanya tekanan dari petinggi PDI Perjuangan di Jawa Timur. Belakangan, Risma berniat mundur.

"Kami baik-baik saja, ini pernak-pernik di tahun politik. Saya pikir Bu Risma akan menjalankan tugasnya dengan baik," pungkas anggota Komisi I DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Sebabkan Diskriminasi saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Sebabkan Diskriminasi saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah Stunting

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah Stunting

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Nasional
Pemerintah Tak Ikut Campur soal PKPU Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Pemerintah Tak Ikut Campur soal PKPU Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Judi Online Makan Korban Lagi, Menkominfo Mengaku Tak Bisa Kerja Sendiri

Judi Online Makan Korban Lagi, Menkominfo Mengaku Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Upacara 17 Agustus Tahun Ini, Jokowi Didampingi Prabowo di IKN, Ma'ruf-Gibran di Jakarta

Upacara 17 Agustus Tahun Ini, Jokowi Didampingi Prabowo di IKN, Ma'ruf-Gibran di Jakarta

Nasional
Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut 'Judol' Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut "Judol" Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com