Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Dominasi Golkar yang Berserak...

Kompas.com - 11/01/2014, 06:30 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tren elektabilitas Partai Golkar konsisten meningkat walaupun tipis dan kemudian jauh tertinggal oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama akhir 2012 sampai 2013. Namun, partai ini masih menyimpan potensi dominasi lewat kadernya yang menyebar ke beragam partai.

Survei Kompas memotret elektabilitas Partai Golkar pada Desember 2012 mencapai 15,4 persen. Posisi saat itu adalah yang tertinggi. Dukungan untuk partai ini terus naik menjadi 16 persen pada Juni 2013 dan 16,5 persen dalam survei yang pengumpulan datanya rampung pada Desember 2013.

Meski konsisten dengan tren penambahan dukungan, elektabilitas Partai Golkar dalam survei tersebut sudah dilewati PDI-P yang melejit dengan 23,6 persen pada survei kedua. Meski PDI-P mencatatkan penurunan dukungan pada survei ketiga, hasilnya pun tetap melebihi Partai Golkar dengan 21,8 persen.

Namun, Partai Golkar menyimpan potensi lain. Di antara 12 partai peserta Pemilu 2014, para pengurus dan konstituen banyak partai berasal dari Partai Golkar. Sebut saja di antaranya adalah Partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura. Bila elektabilitas ketiga partai ini ditambahkan pada perolehan "murni" Golkar, ada potensi dukungan 42,1 persen, merujuk data survei ketiga dari serial survei Kompas.

Fenomena serupa terjadi dalam survei atas kandidat. Dukungan untuk calon yang bakal diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga memperlihatkan konsistensi bertambah, meski jauh dari mencorongnya elektabilitas Joko Widodo. Namun, bila membedah kandidat-kandidat yang namanya mulai disebut orang, maka tak bisa disanggah ada banyak di antara mereka adalah "didikan" Golkar.

Di antara para kandidat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon untuk berlaga di Pemilu Presiden 2014 maupun yang baru disebut-sebut punya kans, ada nama-nama seperti Wiranto, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan bahkan Prabowo Subianto. Selain Surya Paloh, nama-nama itu pun masuk jajaran figur yang dinilai punya dukungan signifikan selain Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.

Survei Kompas

Rangkaian survei yang digelar Harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni memakai responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka dalam tiga periode waktu yang berbeda.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012, dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013  diumumkan pada Juni 2013. Sedangkan periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di Harian Kompas edisi Sabtu (11/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com