Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok karena Korupsi

Kompas.com - 19/12/2013, 16:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diprediksi turun drastis dari Pileg 2009 lalu. Jebloknya perolehan suara itu disebabkan oleh kasus korupsi yang menerpa kedua partai tersebut. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dalam survei itu, Demokrat hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan angka sebesar 8,80 persen. Urutan pertama dan kedua ditempati PDI-P (18,50 persen) dan Partai Golkar (16,90) persen.

HENDRA A SETYAWAN Partai Demokrat

"Padahal, pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat menjadi pemenang dengan suara 20,8 persen," kata peneliti Pol-Tracking Institute, Aria Budi, saat memaparkan temuan surveinya.

Hal serupa terjadi pada PKS. Berdasarkan hasil survei, PKS berada di urutan terbawah dengan persentase 2,90 persen. PKS hanya unggul dari empat partai lainnya, yakni Nasdem (2,10 persen), PAN (2,00 persen), PBB (0,70 persen), dan PKPI (0,10 persen). Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, PKS mendapatkan suara 7,9 persen.

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR memprediksi, merosotnya elektabilitas kedua partai ini disebabkan karena berbagai kasus korupsi yang merundung Demokrat dan PKS.

Seperti diketahui, Demokrat ramai diberitakan media karena kasus korupsi dalam proyek Hambalang. Sementara PKS juga dirundung kasus korupsi impor daging sapi.

"Faktor korupsi ini memang sekarang sudah menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat," kata Hanta.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2.010 warga dari semua provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri. Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com