Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Ada Jabatan Eksklusif di Tubuh Polri

Kompas.com - 19/11/2013, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengatakan bahwa ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri. Jabatan eksklusif itulah yang pada akhirnya membuat praktik setoran yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya menjamur.

Anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan, jabatan eksklusif di tubuh Polri yang dimaksudnya adalah jabatan sebagai pimpinan pada Satuan Lalu Lintas Polri maupun Satuan Reserse Kriminal Polri. Kedua satuan itu kerap dianggap sebagai batu loncatan oleh anggota kepolisian agar dapat memperoleh karier cemerlang di Polri.

"Jabatan-jabatan tersebut tidak diperoleh dengan mudah sehingga terjadi persaingan tidak sehat," kata Hamidah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (19/11/3013).

Selain itu, biasanya praktik setoran ilegal itu dilakukan karena anggota ingin mempercepat kariernya dengan naik atau pindah ke satuan kerja lain. Ia menambahkan, umumnya uang hasil setoran itu digunakan untuk membiayai keperluan atasannya baik kebutuhan operasional maupun pribadi.

Sementara itu, anggota Kompolnas yang lain, M Nasser, mengungkapkan, bukan perkara mudah untuk membongkar praktik setoran tersebut. Pasalnya, meski banyak laporan masyarakat terkait hal tersebut, tetapi bukti yang ada minim.

"Kabar itu sudah kami dengar, tapi sampai sekarang masih belum ada bukti-bukti yang mendukung. Tolong kasih kami bukti," ujarnya.

Ia menambahkan, Kompolnas telah terjun ke lapangan untuk mengecek langsung kebenaran informasi yang diperoleh atas praktik suap tersebut. Namun, hasil investigasi yang diperoleh tak sesuai dengan informasi yang didapat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie membantah jika ada jabatan-jabatan tertentu di Polri yang diistimewakan. Ia pun membantah adanya praktik suap yang diberikan bawahan kepada atasan agar mereka bisa menduduki jabatan tertentu atau pindah pada satuan kerja yang diinginkan.

"Saya hampir 30 tahun di Reserse belum pernah saat saya menjabat harus menyerahkan uang. Itu mungkin kasuistis tergantung kepada yang bersangkutan sendiri," kata Ronny saat ditemui di sela-sela kegiatan "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com