Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Sekretaris Akil Yuana Sisilia

Kompas.com - 10/10/2013, 11:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Yuana Sisilia yang merupakan sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Kamis (10/10/2013). Yuana akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di MK yang menjerat Akil.

"Yang bersangkutan (Yuana Sisilia) akan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Selain Yuana, KPK memanggil saksi lain, yakni ajudan Akil Mochtar, Kasno dan Laura Indriani Pattinama, serta Yayah Rodiah dari pihak swasta. Mereka diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus dugaan suap yang menjerat Akil.

Saat diperiksa dalam sidang etik oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Konstitusi beberapa waktu lalu, Yuana mengaku pernah diminta Akil untuk menyetorkan uang ke Akil beberapa kali. Uang tunai yang disetorkan paling banyak sebesar setengah miliar atau Rp 500 juta.

Yuana mengatakan, uang sejumlah itu dibawanya sendiri ke bank setelah diserahkan oleh Akil. Kemudian, uang tersebut disetor ke rekening pribadi milik Akil Mochtar. Namun, penyetoran itu dilakukan sebelum sang bos menjadi ketua MK.

Selain pernah menyetor uang sejumlah Rp 500 juta tersebut, Yuana juga mengaku pernah beberapa kali menyetorkan uang, di antaranya Rp 50 juta dan Rp 10 juta. Namun, lanjutnya, setelah Akil Mochtar dilantik menjadi Ketua MK, ia tidak lagi membantu transaksi keuangan bosnya. Pasalnya, Yuana mengaku tidak mempunyai waktu untuk mengurusi itu, sehubungan pekerjaan utama yang ditanganinya, yakni menerima surat, membuat jadwal, menerima tamu, dan sejumlah tugas lainnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga Akil menerima suap terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten, dan Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 3 miliar dan Rp 1 miliar. Diduga, Akil juga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui badan usaha berbentuk CV berinisial RS di Pontianak, Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Rakyat Capek atau 'Happy' dengan Gaya Sekarang?

Soal Presiden Dipilih MPR, Gerindra: Rakyat Capek atau "Happy" dengan Gaya Sekarang?

Nasional
Ditopang Produksi Domestik, Produksi Minyak Pertamina 2023 Meningkat 8 Persen

Ditopang Produksi Domestik, Produksi Minyak Pertamina 2023 Meningkat 8 Persen

Nasional
Persiapan dan Penyesuaian Doktrin TNI AU yang Adaptif Seiring Modernisasi Alutsista

Persiapan dan Penyesuaian Doktrin TNI AU yang Adaptif Seiring Modernisasi Alutsista

Nasional
Fahri Hamzah: Kalau Presiden Dipilih MPR, Pilpres Harus Berbasis 'Electoral College' Seperti di AS

Fahri Hamzah: Kalau Presiden Dipilih MPR, Pilpres Harus Berbasis "Electoral College" Seperti di AS

Nasional
PSI Serahkan Kasus Narkoba Ketua DPD Batam ke Polisi

PSI Serahkan Kasus Narkoba Ketua DPD Batam ke Polisi

Nasional
Relawan Dorong Anies Dipasangkan dengan Andika di Pilkada DKI Jakarta

Relawan Dorong Anies Dipasangkan dengan Andika di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Prabowo Apresiasi Turkiye soal Komitmen Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Apresiasi Turkiye soal Komitmen Kerja Sama Pertahanan

Nasional
PSI: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

PSI: Tak Ada Urgensi untuk Amendemen UUD 1945

Nasional
MK Minta Pemilu Ulang di TPS Perusahaan Perkebunan di Riau karena Jumlah Buruh Janggal

MK Minta Pemilu Ulang di TPS Perusahaan Perkebunan di Riau karena Jumlah Buruh Janggal

Nasional
Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

Publik Marah soal Tapera, Basuki: Saya Menyesal, Enggak Nyangka

Nasional
Soal Motif Penguntitan Jampidsus, Kejagung: Tanyakan ke Polri, Siapa di Belakangnya

Soal Motif Penguntitan Jampidsus, Kejagung: Tanyakan ke Polri, Siapa di Belakangnya

Nasional
KPU Mulai Simulasi E-Coklit untuk Pilkada 2024

KPU Mulai Simulasi E-Coklit untuk Pilkada 2024

Nasional
Gus Yahya Larang Anggota Pakai Identitas NU untuk Kampanye Pilkada

Gus Yahya Larang Anggota Pakai Identitas NU untuk Kampanye Pilkada

Nasional
Respons Bamsoet, Fahri Hamzah Sebut Pembenahan Sistem Politik Tak Bisa Tambal Sulam

Respons Bamsoet, Fahri Hamzah Sebut Pembenahan Sistem Politik Tak Bisa Tambal Sulam

Nasional
Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Indonesia Dikalahkan Irak, Erick Thohir: Masih Ada Peluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com