Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunggahan DPT Secara "Online" Mungkin Terlambat

Kompas.com - 08/10/2013, 15:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) manual oleh KPU kabupaten/kota tetap dilaksanakan pada Minggu (13/10/2013). Hanya, KPU mengakui, penetapan secara manual belum tentu langsung diikuti pengunggahan data secara online di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pengunggahan secara online bisa jadi terlambat.

"Penetapan DPT tetap pada 13 Oktober, dan penetapan di tingkat nasional pada 23 Oktober bisa saja data (pemilih) yang sudah ditetapkan tapi belum seluruhnya data masuk dalam Sidalih. Itu bukan berarti orangnya tidak ada atau pemilih tidak terdaftar. Hanya proses masuk ke sistemnya terlambat," ujar Komisioner KPU Arif Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Arif menyatakan, tidak ada hal yang istimewa dalam keterlambatan tersebut. Ia menyatakan, persoalan keterlambatan itu hanya masalah teknis yang tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2014. "Hanya proses upload (pengunggahan) saja, soal teknis bagaimana kami memasukkan data ke Sidalih. Tidak ada hal-hal yang luar biasa sebenarnya," tutur Arif.

Dia mengatakan, data dalam Sidalih bukanlah data utama yang dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan. "Yang penting, secara manual sudah ditetapkan semua," kata Arif.

Ia mengutarakan, memang keterlambatan pengunggahan data pada sistem informasi mengakibatkan pengecekan pemilih yang tercatat hingga dua kali atau data ganda lebih sulit. Pasalnya, kata dia, pengecekan data ganda tidak dapat dilakukan dengan sistem informasi.

"Cuma memang kalau tidak dikerjakan oleh sistem agak sulit kami mengecek data ganda. Ini karena pengecekannya tidak dilakukan dengan sistem," terangnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari Papua Barat belum diunggah ke Sidalih. "Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Problemnya, data masih ditulis tangan dan petugas harus mengetik ulang. Yang kedua soal jaringan internet," terang Ferry, Senin (7/10/2013).

Persoalan pengunggahan data DPSHP ke Sidalih sudah diantisipasi KPU. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tim supervisi yang membantu mempercepat pengunggahan data di sana. Tim inilah yang bertugas membantu kerja PPS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com