Ketua MK Ditangkap, Presiden Soroti Proses Pemilihan Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti penempatan para pemimpin di lembaga tinggi negara pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden meminta agar proses pemilihan pimpinan lembata tinggi negara tersebut diluruskan.

Presiden mengatakan, penangkapan Akil harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemilihan pemimpin lembaga negara yang penting, kata dia, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Fit and proper tes dilakukan untuk menguji integritas, kapasitas, dan kesiapan calon.

"Bukan rahasia umum lagi, banyak proses pemilihan di negeri ini yang harus ditata kembali, harus kita luruskan. Sebab, kalau keliru risikonya amat besar, harga yang dibayar amat tinggi," kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Presiden juga menyoroti pentingnya peran hakim konstitusi. Hakim dituntut memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang baik, serta memiliki kapasitas untuk memputus sengketa dengan benar dan tepat. Presiden mengatakan, para penegak hukum diharapkan tetap bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh permainan politik dalam menentukan keadilan dan kebenaran. "Apalagi bermain-main dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Berat tugas seorang hakim MK dan hakim mana pun," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam. Bersama Akil, KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, dan pengusana berinisial CN. KPK juga menangkap dua orang lain, yakni Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih dan pegawai swasta DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan, maka nilainya sekitar Rp 3 miliar. Uang itu diduga sebagai suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan.