Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Konvensi Partai Demokrat Terkesan Diobral

Kompas.com - 22/08/2013, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik konvensi calon presiden yang dilakukan Partai Demokrat. Menurutnya, konvensi itu sudah tak khidmat lagi karena terkesan diobral kepada banyak kandidat.

"Ketika semua orang seolah-olah diundang ini dan ditawarkan. Kelihatannya kan ditawarkan ke semua orang atau diobral," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8/2013).

Dengan kondisi seperti itu, Priyo pun menilai konvensi Partai Demokrat sudah kehilangan daya magnetnya. Dengan demikian, Wakil Ketua DPR itu pun memaklumi jika Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie melontarkan kritik.

"Saya mafhum karena beliau (Marzuki Alie) orang inti tapi disebut semua-semua," kata Priyo.

Kritik Marzuki

Sebelumnya, kritikan atas konvensi juga dilontarkan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie atas cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi.

"Seharusnya Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Marzuki yang juga Ketua DPR mengaku harus menyampaikan kritik dan masukan untuk komite berdasarkan berbagai masukan yang dia terima dari masyarakat. Menurutnya, kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik. Namun, Komite sudah membahas nama-nama calon.

"Bahkan di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya lewat voting, ini apa-apaan? Bayar saja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," ujar Marzuki.

Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang enggak jelas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com