Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Kritik Cara Kerja Komite Konvensi Capres Demokrat

Kompas.com - 21/08/2013, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengkitik cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi.

"Seharusnya Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Marzuki yang juga Ketua DPR mengaku harus menyampaikan kritik dan masukan untuk komite berdasarkan berbagai masukan yang dia terima dari masyarakat.

"Saya tidak mau dipersalahkan bila hanya diam, tidak menyampaikan respons yang berkembang di publik," katanya.

Menurutnya, kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik. Namun, Komite sudah membahas nama-nama calon.

"Bahkan di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya lewat voting, ini apa-apaan? Bayar aja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," ujar Marzuki.

Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang enggak jelas," kata dia.

Sebaiknya, menurut Marzuki, Komite terlebih dulu menetapkan dan mengumumkan kriteria umum dan khusus calon yang akan mengikuti konvensi. Dengan demikian, publik mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat konvensi.
        
"Kalau kriterianya ketat dan persyaratan-persyaratan yang terukur itu tetap banyak calonnya ya buka saja ke publik. Tetapi jangan di awal-awal sudah menyebutkan banyak nama calon sebelum menetapkan kriteria," katanya.

Marzuki mengingatkan bahwa nama-nama calon peserta konvensi yang dihasilkan harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY tentu saja menginginkan calon yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan bangsa ke depan. Kalau itu bisa dicapai, maka sesungguhnya 50 persen masalah bangsa sudah bisa dicapai," ujar Marzuki.

Ia menambahkan, konvensi calon presiden bukan sekadar untuk meningkatkan citra Partai Demokrat. "Harus benar-benar bisa mencari dan mendapatkan calon presiden untuk memimpin bangsa besar ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com