Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Bebas Jaring di Luar Capres yang Beredar

Kompas.com - 13/08/2013, 09:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrat sudah bekerja layaknya Komite Konvensi sebelum Komite tersebut memulai pekerjaannya. Secara informal, tokoh-tokoh yang dianggap layak menjadi calon presiden ditawari ikut Konvensi.

Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, sudah ada 11 tokoh yang mengaku serius ikut Konvensi. Awalnya, Jero menawarkan mereka ikut Konvensi. Namun, pembicaraan tersebut sifatnya hanya informal.

Sejak hari ini, Selasa (12/8/2013), Komite Konvensi mulai bekerja setelah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang menyerahkan mandat untuk menjaring capres. Lalu, apakah Komite Konvensi dapat menjaring tokoh-tokoh potensial di luar nama-nama yang beredar?

Anggota Komite Konvensi Effendi Ghazali mengaku mempertanyakan hal itu kepada SBY pada pertemuan antara jajaran Komite Konvensi dengan SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin malam.

"Pak SBY menjawab dengan jelas bahwa Komite dapat menjaring tokoh-tokoh potensial di luar nama-nama yang beredar," kata Effendi di Jakarta, Selasa ( 13/8/2013 ).

Seperti diketahui, nama-nama yang beredar bakal ikut konvensi dari internal Demokrat, yakni Marzuki Alie dan Pramono Edhie Wibowo, ipar SBY. Adapun tokoh eksternal di antaranya Ketua DPD Irman Gusman, Ketua KEN Chairul Tanjung, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD. Adapula dari parpol lain, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Endriartono Sutarto.

Effendi menambahkan, dalam pertamuan, ia juga meminta kepada Majelis Tinggi Demokrat dan Komite Konvensi membuat metodologi yang adil dan jelas dalam penjaringan calon peserta. Contohnya, mengapa 11 orang yang terpilih? Mengapa tidak 13 orang atau 15 orang?

Dijawab metodologi akan segera dirumuskan Komite secepatnya. "Saya lega, artinya saya siap juga membantu merumuskan metodologi secara ilmiah," kata pakar komunikasi politik itu.

Secara terpisah, Jero mengatakan, setelah Komite Konvensi mulai bekerja, pihaknya tidak lagi ikut campur dalam proses penjaringan capres. Majelis Tinggi hanya mengawasi di belakang, kata dia.

Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni mengatakan, pihaknya segera menyusun persyaratan untuk menjadi peserta konvensi. Setelah itu, pihaknya akan mengundang mereka yang memenuhi syarat. Rencananya, kata dia, akhir Agustus 2013 akan diumumkan siapa saja peserta konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com