Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Diklaim Potensial Jadi Kapolri

Kompas.com - 22/07/2013, 20:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima nama-nama calon Kapolri. Namun, dari nama-nama yang beredar, Priyo menilai sosok Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman adalah sosok potensial menjadi Kapolri.

"Per hari ini belum ada tanda-tanda ke sana, hanya dari pejabat-pejabat Istana ini ada nama-nama yang sekarang bergulir seperti Anang Iskandar, Sutarman. Utamanya, Komjen Sutarman adalah calon potensial," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini melihat sosok Sutarman memiliki jejak rekam yang mumpuni sebagai pejabat di Polri. Apalagi, kata Priyo, Sutarman kini menjabat posisi prestisius di Polri, yakni Kabareskrim. Meski demikian, Priyo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.

DPR, sebut Priyo, kini dalam posisi menunggu surat resmi dari Presiden yang akan menyerahkan nama Kapolri terpilih. Kalau Kapolri yang ditunjuk kredibel maka Priyo memastikan proses di DPR akan lancar.

"Kami hanya dalam posisi memberikan penilaian atas calon itu. Keputusan tetap pada Presiden," imbuh politisi Partai Golkar ini. Namun, Priyo menyarankan agar pergantian Panglima TNI dan Kapolri tidak dilakukan bersamaan. Hal ini karena dua jabatan itu dinilai sangat strategis. "Dua jabatan penting itu penting, satu per satu lebih baik," kata Priyo.

9 calon pengganti Timur Pradopo

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli ini.

Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas. Tatap muka yakni terhadap jenderal bintang tiga dan  bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan pada Juni lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. “Tugas kami sifatnya hanya menyiapkan saran dan pertimbangan sejumlah calon ke Presiden. Soal siapa yang ditunjuk Presiden, kami sepenuhnya memberikan dukungan,” kata Edi.

Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni perwira tinggi yang masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Para jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com