Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Kompas.com - 15/05/2024, 20:03 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, politisi menjadi batu sandungan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.

Hal itu dikatakannya menanggapi revisi terhadap Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tiba-tiba diputuskan draf rancangannya dibawa ke paripurna DPR RI.

Bukan tanpa alasan, Feri mengatakan hal itu berkaca pada kasus pergantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR RI, yang dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang MK.

“(Hakim Aswanto) tidak ada kesalahan sehingga diganti, diberhentikan dengan hormat lho itu artinya tidak ada kesalahan. (Pergantian itu) melanggar Undang-Undang (MK) karena mustinya masa jabatannya belum habis,” kata Feri dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Baca juga: Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek

Selain itu, menurut Feri, proses penunjukkan penggantinya oleh DPR tidak dibuka dan terbuka. Tiba-tiba hanya ada calon tunggal.

Tak hanya mengotak-atik MK, dia juga mengatakan bahwa proses pelemahan juga dilakukan oleh politisi terhadap lembaga pengawasan lain.

"Sebenarnya konstitusi kita itu sudah membangun elemennya sendiri cuma politisi kita itu yang memperlemah lembaga pengawas. KY (Komisi Yudisial) diperlemah, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dihancurkan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dibuat tidak mandiri,” ujar Feri.

"MK juga harus kita akui sebagai lembaga yang mustinya jadi penjaga konstitusi kita dibuat berantakan seperti ini,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Oleh karena itu, Feri mempertanyakan dasar dari revisi UU MK yang lagi-lagi menyasar soal masa jabatan hakim konstitusi.

“Harus diakui kalau MK hancur lebur, ya hampir tidak ada harapan kita sebagai publik untuk mengadukan rasa keadilan ini mau dibawa ke mana,” ujarnya.

Dia lantas menyinggung bahwa manuver politik yang benar tetap harus berada di koridor, yakni konstitusi. Bukan sebaliknya, yakni menabrak konstitusi.

“Politik yang elegan itu, menurut saya, karena politisi itu dibatasi konstitusi jadi mereka harus bermain di koridor. Politik yang cantik itu adalah yang permainan di koridor itulah yang hebat, bukan menerabas koridor itu lalu dibilang hebat,” kata Feri.

Oleh karena itu, Feri berpandangan bahwa apa yang terjadi belakangan ini, termasuk dengan adanya revisi UU MK adalah permainan politik yang menabrak koridor.

“Itu bukan seni dalam politik kalau nabrak-nabrak koridor itu. Itu yang memang jurus mabuk saja cuma mau diakui seni dalam berpolitik. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan itu, jurus mabuk yang kemudian membanggakan diri saja,” ujarnya.

Baca juga: Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Diam-diam diputus dibawa ke paripurna

Sebagaimana diberitakan, Komisi III dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) ke pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan, Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menariknya, rapat kerja tersebut digelar saat DPR masih dalam masa reses, yakni sejak 5 April 2024 hingga 13 Mei 2024.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I mengenai revisi MK tersebut sudah mendapat izin dari pimpinan DPR.

"Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Aturan masa jabatan hakim konstitusi

Dalam draf revisi UU MK yang diterima Kompas.com, diselipkan Pasal 23A terkait masa jabatan hakim konstitusi.

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalam 10 tahun.

Kemudian, revisi UU MK terbaru juga memuat aturan bahwa hakim konstitusi yang telah menjabat selama lima tahun dikembalikan kepada lembaga pengusul.
Untuk diketahui, ada tiga lembaga pengusul hakim MK, yakni DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.

Aturan mengenai permintaan persetujuan kembali ke lembaga pengusul termaktub dalam Pasal 87.

Pasal 87 huruf a berbunyi, "hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun, melanjutkan jabatannya sampai dengan 10 tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan pertama hakim konstitusi yang bersangkutan jika mendapat persetujuan dari lembaga pengusul".

Huruf b berbunyi, "hakim konstitusi yang sedang menjabat dan masa jabatannya telah lebih dari 10 tahun, masa jabatannya berakhir mengikuti usia pensiun 70 tahun berdasarkan undang-undang ini, selama masa jabatannya tidak melebihi 15 tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan pertama hakim konstitusi yang bersangkutan".

Baca juga: Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com