Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Kompas.com - 12/05/2024, 08:33 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Saat ini, Achsanul menjadi terdakwa dan tengah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca juga: Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Di sisi lain, jual beli opini WTP dari BPK dalam laporan keuangan, juga bukan hanya kali ini terjadi. Permintaan ataupun pemberian suap kepada auditor BPK memang kerap terjadi.

Salah satunya dalam kasus korupsi eks Bupati Bogor Ade Yasin pada 2022 silam.

Kala itu, Ade memerintahkan tiga anak buahnya menyuap 4 pegawai BPK agar memberikan nilai baik untuk laporan keuangan Kabupaten Bogor.

KPK juga pernah mengungkap praktik jual beli opini pada 26 Mei 2017, yang melibatkan dua auditor BPK, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri. Kasus itu terkuak dalam operasi tangkap tangan.

Ali dan Rochmadi menerima suap masing Rp 240 juta dan Rp 200 juta supaya memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2016.

Duit sogokan itu diberikan oleh eks Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

Baca juga: BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Kasus suap terhadap auditor BPK untuk mendapatkan opini WTP juga pernah terjadi pada 2010 silam.

Saat itu, terdapat dua auditor bernama Enang Hernawan dan Suharto yang ditangkap.

Mereka terbukti menerima suap dari Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad sebesar Rp 400 juta, agar memberikan opini wajar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bekasi 2009.

Minim pengawasan

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berpandangan, pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aktivitas para pegawainya masih sangat minim.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab praktik jual beli predikat WTP untuk laporan keuangan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Penyalahgunaan wewenang dan jual-beli opini marak terutama karena desain pengawasannya minim. Problem lain adalah makin tergerusnya integritas pegawai BPK,” ujar Alvin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Baca juga: Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Menurut Alvin, BPK memiliki kewenangan yang besar dalam memeriksa akuntabilitas keuangan negara. Namun, laporan audit yang dihasil sulit terbebas dari adanya unsur kepentingan.

Kondisi ini, lanjut Alvin, tidak terlepas dari keberadaan orang-orang partai politik di tubuh lembaga audit keuangan tersebut.

“Karena sarat konflik kepentingan, akhirnya BPK tidak mampu menghasilkan produk audit yang bebas dari kepentingan,” ungkap Alvin.

Alvin pun mengusulkan evaluasi menyeluruh di BPK, mulai dari proses rekrutmen anggota hingga skema audit keuangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com