Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Kompas.com - 23/04/2024, 11:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunggu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDI-P pada 24-26 Mei mendatang.

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi Mas Djarot (Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat) sudah informasikan detail tanggalnya, yaitu 24, 25, 26 Mei yang akan datang," kata Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam.

Basarah menjelaskan, peluang Megawati dan Prabowo bertemu tetap ada.

Apalagi, keduanya disebut tidak pernah memiliki persoalan pribadi. Keduanya juga dikenal sudah menjalin komunikasi dan hubungan baik sejak lama.

Baca juga: Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

"Secara pribadi, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik. Mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia, bangsa Indonesia tersebut," jelasnya.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, Megawati mengetahui porsi dan momentum yang tepat untuk melaksanakan pertemuan itu.

Sehingga, pertemuan yang sifatnya pribadi juga mungkin terjadi.

"Ibu Megawati adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi, seorang warga negara Indonesia, seperti beliau menuliskan di amicus curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu, dan kapan beliau sebagai seorang ketua umum partai politik, dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ungkap Basarah.

"Karena memang tidak ada problem psikologis apapun antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo Subianto," tegasnya.

Baca juga: Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Sebelumnya diberitakan, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di MK menyangkut perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo jadi bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com