Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Kompas.com - 20/04/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SENIN, 22 April 2024, akan menjadi hari bersejarah bagi negeri ini. Delapan hakim konstitusi akan menjadi sorotan.

Publik dan Republik menantikan “Idu Geni” delapan hakim konstitusi untuk mengakhiri sengketa pemilihan umum, khusus pemilu presiden 14 Februari 2024.

Sebagaimana tulisan saya di Kompas, 15 April 2024, “MK yang memulai, MK yang Mengakhiri”, putusan MK sangat ditunggu publik.

Kontroversi proses Pemilu Presiden 2024 memang diawali dengan putusan MK yang kontroversial. Dan, kini bola kembali dikembalikan pada MK untuk menebus putusan MK sebelumnya yang memang kontroversial. Inilah peluang besar bagi Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pemilu Presiden 2024 memang menarik. Salah satu yang membedakan dengan sidang sengketa pemilu sebelumnya adalah membanjirnya “Amicus Curiae” atau (sahabat pengadilan) yang diajukan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sudah ada 33 Amicus Curiae yang diterima MK. (Kompas, 19 April 2024). Dan kembali, menurut Fajar, Amicus Curiae yang akan dipertimbangkan MK hanyalah Amicus Curiae yang diterima MK sebelum 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Sejumlah akademisi, seniman, aktivis, ketua umum partai politik mengajukan Amicus Curiae kepada Mahkamah Konstitusi.

Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia mengajukan Amicus Curiae. Sebelumnya, Amicus Curiae Megawati Soekarnoputri dimuat di Harian Kompas.

Keterlibatan seniman mengajukan Amicus Curiae, menurut Butet Kartaradjasa dalam esainya di Kompas, 18 April 2024, telah membelah komunitas seniman. Komunitas “seniman baik dan benar” dan “gerombolan seniman disorientasi”.

Butet menulis, ”keterlibatan seniman, rohaniawan, akademisi” “membelot” dari profesinya lebih karena keyakinan mereka kepada nilai-nilai. Nilai dasar kehidupan, termasuk etika dan kepantasan, tidak boleh diganggu.

Langkah Megawati yang mengajukan diri menjadi “Amicus Curiae” juga mengundang kritik karena Megawati adalah termasuk pihak yang berselisih.

Amicus Curiae adalah fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perkara pidana, penggunaan Amicus Curiae diadopsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Ferdy Sambo.

Sedang dalam perkara di MK, Amicus Curiae boleh jadi, ini adalah sejarah baru. Akankah hakim MK mengadopsi model Amicus Curiae? Selayaknya, MK memberikan pendapat konstitusional.

Banjirnya Amicus Curiae bisa saja dipandang sebagai bentuk tekanan politik yang mengintervensi kekuasaan kemandirian kehakiman.

Namun, mengacu pada pertimbangan majelis hakim dalam kasus Sambo, Ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso, menyebut Amicus Curiae bukanlah intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com