Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dianggap Butuh PDI-P Masuk Koalisinya untuk Kuasai Kekuatan di Parlemen

Kompas.com - 09/04/2024, 15:59 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto dinilai membutuhkan PDI-P bergabung ke koalisinya untuk menguasai kekuatan politik di parlemen.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyampaikan langkah itu penting dilakukan karena kekuatan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen belum mencapai 50 persen.

“Dalam konteks ini, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan yang amat tinggi pada PDI-P,” ujar Umam pada Kompas.com, Selasa (9/4/2024).

Baca juga: Megawati Dianggap Bisa Manfaatkan Kedekatannya dengan Prabowo untuk Obati Banteng yang Terluka

Ia menganggap, jika PDI-P bergabung dalam pemerintahan ke depan, Prabowo punya tambahan kekuatan signifikan karena PDI-P memiliki kursi terbanyak DPR RI untuk periode 2024-2029.

Kondisi itu, bisa dimanfaatkan Prabowo juga untuk menjaga stabilitas koalisinya. Apalagi, mengurangi potensi manuver dari Partai Golkar.

“Prabowo juga bisa menghadirkan penyeimbang untuk menetralisir potensi manuver-manuver Golkar yang merasa dirinya sebagai kekuatan terbesar di koalisi pemerintahan,” tutur dia.

Baca juga: Rekonsiliasi Megawati-Jokowi Diyakini Sulit Terwujud, Pengamat: Bagi Mega, Jokowi adalah Bab Lama

Meski begitu, Umam menganggap ujung tombak komunikator Prabowo harus benar-benar handal.

Pasalnya, tak mudah meyakinkan Megawati untuk membuat PDI-P bergabung ke pemerintahan ke depan.

Tapi, Umam melihat bahwa peluang PDI-P bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) cukup tinggi.

“Mengingat PDI-P dan Megawati tidak punya masalah khusus dengan Prabowo. Praktis, kendalanya saat ini terletak pada hubungan PDI-P dan Megawati dengan Jokowi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com