Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak MK Putuskan Pilpres 2024 Berjalan Curang, TPDI: Jadikan Momentum untuk Berbenah

Kompas.com - 07/04/2024, 20:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menegakkan marwahnya sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.

Menurut Petrus, hal itu bisa diwujudkan dengan mengabulkan gugatan para pemohon pada perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yakni kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Dia berharap agar MK menyatakan bahwa Pilpres 2024 memang berjalan curang.

Awalnya, Petrus menyampaikan bahwa MK semestinya menyadari adanya gejolak dari publik yang merasa Pilpres 2024 berjalan menyimpang.

"Ini realitas, yang harus jadi perhatian khusus Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi harus jadikan ini momentum untuk berbenah. Tunjukkan bahwa kekuasaan sekuat apa pun tidak bisa diintervensi, dengan membersihkan itu, menyampaikan secara independen," kata Petrus ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Panggil 4 Menteri, MK Dinilai Tak Batasi Diri Hanya Adili soal Perolehan Suara

Menurut Petrus, apabila MK membongkar dugaan kecurangan Pilpres, maka akan berdampak positif.

Pasalnya, kepercayaan masyarakat yang sekarang berkurang terhadap MK diyakini bisa kembali membaik.

Namun, dia menilai saat ini MK tengah dalam posisi tersandera akibat masih adanya eks Ketua MK Anwar Usman di lingkungan lembaga Konstitusi itu.

Diketahui, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diberhentikan sebagai Ketua MK.

Anwar Usman masih menduduki posisi sebagai hakim Konstitusi meski tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai salah satu pilar negara hukum yang dijunjung tinggi ini bisa diwujudkan. Karena sekarang ini mereka (MK) tersandera, monster nepotisme masih ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman," ujar Petrus.

Baca juga: Persidangan Usai, MK Dianggap Belum Tuntas Gali Kecurangan Pilpres 2024

Lebih lanjut, Petrus menilai bahwa proses Pemilu 2024 berjalan cacat secara demokrasi dan hukum.

Pendapat serupa, menurut dia, juga diakui oleh hakim Konstitusi Arief Hidayat.

"Bahwa proses Pemilu kita 2024 ini cacat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga sudah berkomentar, bahwa pemilu ini hiruk pikuk pemilu ini bisa menimbulkan perpecahan antar anak bangsa, karena dia lihat tiap hari massa makin besar berkumpul di MK, di KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyampaikan keberatan," kata Petrus.

Sebelumnya diberitakan, MK telah merampungkan rangkaian sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Tahapan berikutnya tinggal penyampaian dokumen kesimpulan dan alat bukti yang perlu dilengkapi pada Selasa (16/4/2024) sore, sebelum MK membacakan putusan paling lambat pada Senin (22/4/2024).

Baca juga: Dinamika RPH MK Diyakini Tak Mudah, Pengamat Prediksi Putusan Akan Menyangkut Kepercayaan Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com