Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Masuk Kabinet, Tanda Jokowi "Lepas" dari PDI-P

Kompas.com - 22/02/2024, 08:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sembilan tahun mengambil peran oposisi atau berada di luar pemerintah, Partai Demokrat akhirnya masuk barisan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini ditandai dengan pelantikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2/2024).

Langkah Jokowi ini dinilai menjadi tanda bahwa ia sudah lepas dari bayang-bayang PDI Perjuangan dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri yang ditengarai menjadi pihak yang menolak masuknya Demokrat ke pemerintah.

Baca juga: Kursi Menteri untuk AHY, Syukur SBY, dan Keyakinan Jokowi...

"Penunjukan AHY sebagai menteri mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDI-P sebagai partainya. Ini efek hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayinto kepada Kompas.com, Rabu.

Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. 

Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDI-P dan Megawati memburuk.

Jokowi dan Megawati tak pernah lagi muncul di publik secara berbarengan setelah penunjukan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. 

Adi pun berpandangan, sikap Jokowi memasukkan AHY ke kabinet juga menunjukkan bahwa dirinya tak terikat siapa pun soal reshuffle.

Pelantikan AHY juga dianggap menandakan politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah sembilan tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet.

"Sepertinya Jokowi ingin tunjukkan bahwa Jokowi tak ada persoalan dengan AHY, Demokrat, dan SBY selama ini, beda dengan PDI-P," ujar Adi.

Baca juga: Moeldoko Jelaskan Alasan Tak Hadiri Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

Adi menambahkan, pelantikan AHY sebagai menteri juga dapat dipandang sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Apa pun judulnya, paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata dia.

Jokowi butuh "back up"

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Jokowi membutuhkan back up atau bantuan karena hubungannya yang renggang dengan PDI-P.

Oleh karenanya, Jokowi pun dinilai menarik AHY masuk ke pemerintahannya.

"Masuknya Demokrat ke pemerintah itu sebagai back up politik bagi Jokowi karena saat ini PDI-P tak lagi dukung Jokowi, walaupun masih ada di kabinet," kata Ujang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com