Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Real Count KPU 19 Februari 2024: Belum Ada Partai Baru Lolos ke Senayan

Kompas.com - 19/02/2024, 21:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan berjenjang untuk Pemilu 2024, termasuk untuk Pemilu Legislatif.

Hingga data Senin (19/2/2024) pukul 19.00 WIB, belum ada partai baru yang tampak akan mewarnai Senayan, dari hasil perhitungan sementara yang dipublikasikan lewat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Baru sembilan partai yang selama ini sudah ada di parlemen yang telah melewati ambang batas minimal untuk lolos mengirimkan wakil ke parlemen (parliamentary treshold).

Kesembilan partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun partai baru dan partai peserta Pemilu 2019 tanpa kursi parlemen (partai non-parlemen) yang ikut kembali ke Pemilu 2024 belum satu pun lolos parliamentary treshold.

Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Perindo, dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). 

Syarat untuk dapat mengirimkan wakil ke parlemen adalah perolehan minimal 4 persen suara sah nasioal dalam Pemilu Legislatif. Penghitungan berjenjang KPU dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari 2024 hingga maksimal 20 Maret 2024. 

Berdasarkan perkembangan data Sirekap KPU, suara yang sudah terekapitulasi mencapai 57,20 persen, sebagai akumulasi data 470.921 dari 823.236 TPS se-Indonesia. Perolehan suara itu didapat dari setiap daerah pemilihan yang juga masih berproses menyerahkan data per TPS.

Optimisme 

Meski data sementara tidak memperlihatkan gelagat ada partai non-parlemen dan partai baru lolos ke Senayan, optimisme belum surut dari mereka. Setidaknya, ini mencuat dari dua partai, yaitu PSI dan Partai Gelora Indonesia.

Optimisme PSI antara lain diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Lalu, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi mengatakan PSI masih menanti hasil perhitungan resmi dari KPU sembari mengawal suara mereka.

Baca juga: Hasil Quick Count di Bawah 3 Persen, PSI Tetap Optimistis Lolos ke Senayan

Terpisah, Partai Gelora Indonesia, masih berkeyakinan pula lolos ke Senayan. Landasannya adalah survei hingga empat hari menjelang pencoblosan dan terkini salinan formulir C-Hasil dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

"Sudah terkumpul data dari hampir 54 persen PPS. Ternyata tren perolehan suara Partai Gelora cukup menggembirakan di sekitar 4,1 persen," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun, Senin (19/2/2024).

Menurut Rico, sejak Kamis (15/2/2024), Partai Gelora telah mengerahkan petugas pencatat salinan data C-Hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa.

"Karena kami tidak memiliki saksi TPS yang cukup, kami mencatat salinan data C-Hasil dari PPS yang ditempel di TPS," lanjut Rico.

Terkait keriuhan soal akurasi Sirekap KPU, Rico mengatakan partainya meminta KPU segera menuntaskan pembenahan. 

"Meski Sirekap fungsinya sebagai alat bantu, KPU perlu segera membenahi agar dapat menampilkan data yang lebih mendekati potret data riil," ujar Rico.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com