Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Syarat Jokowi Tak Utamakan Kepentingan Keluarga Jika Ingin Dialog

Kompas.com - 24/01/2024, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menetapkan syarat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdialog atau berada dalam satu barisan, yakni tidak mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan rakyat.

"Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Menurut Hasto, PDI-P sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan.

"Itu yang menjadi sikap kami," ucap Hasto.

Baca juga: Kabar Pertemuan Megawati dan Jokowi yang Kompak Dibantah PDI-P dan Istana...

Hasto mengatakan, jika prinsip itu dijunjung tinggi maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar.

Sebab menurut dia, PDI-P akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang mendukung kelompok yang mengutamakan kepentingan keluarga atau orang dekat.

"Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," ujar Hasto.

"Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," sambung Hasto.

Baca juga: Megawati Ulang Tahun, Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Teuku Umar


Hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI-P dalam beberapa waktu belakangan seakan merenggang, terutama setelah penetapan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Salah satu pemicunya diduga adalah setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

Baca juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Megawati, Prabowo: Semoga Panjang Umur

Selain itu, Jokowi juga diduga condong memihak kubu tertentu dalam Pilpres 2024.

Sinyal hubungan yang memburuk antara kedua belah pihak itu seolah dipertegas ketika Jokowi tidak menghadiri HUT ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024 lalu, dengan alasan melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara tetangga.

Presiden Jokowi juga disebut meminta waktu buat bertemu dengan Megawati buat berdialog. Akan tetapi, pihak Istana Kepresidenan membantah hal itu.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (22/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com