Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Syarat Jokowi Tak Utamakan Kepentingan Keluarga Jika Ingin Dialog

Kompas.com - 24/01/2024, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menetapkan syarat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdialog atau berada dalam satu barisan, yakni tidak mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan rakyat.

"Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Menurut Hasto, PDI-P sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan.

"Itu yang menjadi sikap kami," ucap Hasto.

Baca juga: Kabar Pertemuan Megawati dan Jokowi yang Kompak Dibantah PDI-P dan Istana...

Hasto mengatakan, jika prinsip itu dijunjung tinggi maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar.

Sebab menurut dia, PDI-P akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang mendukung kelompok yang mengutamakan kepentingan keluarga atau orang dekat.

"Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," ujar Hasto.

"Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," sambung Hasto.

Baca juga: Megawati Ulang Tahun, Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Teuku Umar


Hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI-P dalam beberapa waktu belakangan seakan merenggang, terutama setelah penetapan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Salah satu pemicunya diduga adalah setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

Baca juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Megawati, Prabowo: Semoga Panjang Umur

Selain itu, Jokowi juga diduga condong memihak kubu tertentu dalam Pilpres 2024.

Sinyal hubungan yang memburuk antara kedua belah pihak itu seolah dipertegas ketika Jokowi tidak menghadiri HUT ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024 lalu, dengan alasan melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara tetangga.

Presiden Jokowi juga disebut meminta waktu buat bertemu dengan Megawati buat berdialog. Akan tetapi, pihak Istana Kepresidenan membantah hal itu.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (22/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Rp 425,5 Triliun untuk Kas Negara Sepanjang 2023

Pertamina Rp 425,5 Triliun untuk Kas Negara Sepanjang 2023

Nasional
Menlu Retno Sebut Presiden Finlandia Akan Akui Negara Palestina, Tinggal Tunggu Waktu

Menlu Retno Sebut Presiden Finlandia Akan Akui Negara Palestina, Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Mahfud MD: Jika Demokrasi dan Hukum Tidak Dibangun, Jangan Mimpi Indonesia Emas

Mahfud MD: Jika Demokrasi dan Hukum Tidak Dibangun, Jangan Mimpi Indonesia Emas

Nasional
Dorong Iklim Investasi di Sulsel, Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Dorong Iklim Investasi di Sulsel, Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Nasional
PKS: Warga Jakarta Masih Menghendaki Anies Jadi Calon Gubernur

PKS: Warga Jakarta Masih Menghendaki Anies Jadi Calon Gubernur

Nasional
Hasil Pemeriksaan BPK: 2.085 Hektare Lahan IKN dalam Penguasaan Pihak Lain

Hasil Pemeriksaan BPK: 2.085 Hektare Lahan IKN dalam Penguasaan Pihak Lain

Nasional
Airlangga Sebut Pertemuan Jokowi-Ketum Parpol Bahas Kelanjutan Program Pemerintah, Zulhas Bilang Bicarakan Inflasi

Airlangga Sebut Pertemuan Jokowi-Ketum Parpol Bahas Kelanjutan Program Pemerintah, Zulhas Bilang Bicarakan Inflasi

Nasional
Kisah Inspiratif Seorang Ibu di Surabaya, Selamatkan Anak dari Speech Delay berkat SOTH

Kisah Inspiratif Seorang Ibu di Surabaya, Selamatkan Anak dari Speech Delay berkat SOTH

BrandzView
Menkumham Minta Polri Segera Tuntaskan Kasus 'Vina Cirebon'

Menkumham Minta Polri Segera Tuntaskan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Bung Karno dan Megawati Masih Bisa Didampingi Penasihat Hukum Saat Jalani Pemeriksaan

Sekjen PDI-P Sebut Bung Karno dan Megawati Masih Bisa Didampingi Penasihat Hukum Saat Jalani Pemeriksaan

Nasional
Terima Gelar Adat Kerajaan Gowa, Menkumham: Saya Merasa Terhormat

Terima Gelar Adat Kerajaan Gowa, Menkumham: Saya Merasa Terhormat

Nasional
Gerindra Bilang Jakarta Ingin Pemimpin Baru, Anies: Serahkan Pada Warga

Gerindra Bilang Jakarta Ingin Pemimpin Baru, Anies: Serahkan Pada Warga

Nasional
Tingkatkan Kenyamanan Pelayanan Publik, Menkumham Resmikan Kantor Kemenkumham di Sulsel

Tingkatkan Kenyamanan Pelayanan Publik, Menkumham Resmikan Kantor Kemenkumham di Sulsel

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Arafah untuk Wukuf

Jemaah Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Arafah untuk Wukuf

Nasional
Blusukan dan Bagikan Buku di Jakpus, Kaesang Bantah Sedang Kampanye

Blusukan dan Bagikan Buku di Jakpus, Kaesang Bantah Sedang Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com