Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Menang, Cak Imin Janji Tak Akan Ada Undang-undang "Simsalabim" Lagi

Kompas.com - 19/12/2023, 07:45 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak ingin lagi ada undang-undang (UU) yang dibuat secara tergesa-gesa dengan proses yang cepat.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin ini dalam acara dialog kesejahteraan buruh bertajuk "Titip Gus", menjawab pertanyaan seorang buruh soal nasib omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Cak Imin mengeklaim, jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pemerintah akan mengajak serikat pekerja atau buruh dan pengusaha (tripatrit) untuk duduk bersama membahas UU tersebut.

"Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit, ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan," kata Cak Imin di Gedung Juang 45, Tambun, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Singgung Pentingnya Pembangunan Jiwa, Cak Imin: Jangan Cuma Istana Presiden yang Megah…

"Jadi, setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin juga berjanji, jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) menang Pilpres 2024, tidak ada lagi UU horor alias menakutkan yang disahkan.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengistilahkan pembahasan UU yang dilakukan secara cepat dengan sebutan "simsalabim".

"Kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang 'simsalabim'. Tahu enggak undang-undang simsalabim? Enggak ada hujan, enggak ada angin disahkan. Undang-undang horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur," kata Cak Imin.

"Nanti, insya Allah kalau Amin menang, tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kelakar Cak Imin: Di TPS Coblos 1, Kalau 2 atau 3 Enggak Sah

Dalam kesempatan itu, Cak Imin pun menyinggung soal sistem demokrasi yang seharusnya menjadi acuan bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan, termasuk pembuatan UU.

Cak Imin mengatakan, tidak ingin lagi ada demo buruh berulang-ulang lantaran suara para pekerja yang tidak didengar oleh pemerintah.

Ke depan, cawapres nomor urut 1 ini berjanji bakal mendengar seluruh masukan para pekerja untuk dibahas dan dicarikan solusinya bersama para pengusaha.

"Ini yang disebut demokrasi, kalau sudah begini, insya Allah enggak ada demo-demo karena semua ikut menyusun, semua menjadi bagian, semua terlibat. Itu yang disebut perubahan," kata Cak Imin.

"Duduk bersama, cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi Amin, Anies-Muhaimin. Buat apa kami jadi presiden, buat apa kita jadi wapres kalau kita tidak membawa perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Baca juga: Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com