Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN

Kompas.com - 02/11/2023, 20:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pembangunan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Menurut Presiden, kantor tersebut bertujuan menambah fasilitas layanan yang ada di IKN.

"Yang jelas keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN," ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN. Karena sudah ada perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Tak Coba-coba Belajar Jadi Politikus Jelang Pemilu

Jokowi mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar para pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun ekonomi.

Terlebih, di IKN berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek dan melibatkan banyak tenaga kerja.

Kepala Negara pun mengungkapkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melaporkan kepadanya bahwa pekerja di IKN sudah masuk dalam pendataan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya kira sangat bagus. Kita tidak berharap ada kecelakaan tapi kalau ada, sudah ada yang melindunginya yaitu BPJS Ketenagakerjaan," ujar Jokowi.

Baca juga: Sekjen PDI-P Beberkan Jokowi-Megawati Sempat Bertemu dan Sepakat Calonkan Ganjar

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, saat ini berbagai fasilitas sudah mulai akan dibangun di IKN. Antara lain sekolah, rumah sakit, hotel, mal, apartemen, bandara, Kantor Bank Indonesia hingga jalan tol.

Keberadaan jalan tol dari Balikpapan ke IKN diharapkan bisa mempermudah akses menuju Nusantara.

"Yang sekarang muter dua jam, nanti hanya 45 menit langsung Balikpapan-Nusantara. Bandara juga kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama," kata Jokowi

"Kalau dari Balikpapan naik mobil ke sini 45 menit. Kalau turun langsung (di Bandara) Nusantara ke sini kira-kira 18 menit. Terserah pilih yang mana," ujarnya lagi.

Baca juga: Tawarkan Tanah IKN ke Investor Rp 1 Juta, Jokowi: Mungkin Minggu Depan Sudah Naik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti 'HP Lowbatt'

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti "HP Lowbatt"

Nasional
Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Nasional
ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi 'Sponsor' Suap Harun Masiku

ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi "Sponsor" Suap Harun Masiku

Nasional
Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com