Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Hanya Bisa Diubah Lewat Uji Materi

Kompas.com - 02/11/2023, 11:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diubah melalui putusan MK pula.

Artinya, harus ada yang mengajukan uji materi ketentuan syarat usia capres-cawapres ke MK jika hendak membatalkan putusan yang kini berlaku.

“Putusan MK sifatnya final and binding (final dan mengikat). Yang bisa mengubah itu ya Putusan MK sendiri,” kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Menurut Feri, hak angket yang kini diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bisa mengubah putusan MK ini.

Baca juga: Soal Usul Hak Angket MK, Jimly Asshiddiqie: Bagus-bagus Saja karena Ini Masalah Serius

Bahkan, katanya, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tak bisa menjadi objek hak angket DPR. Sebab, hak angket tidak bisa digunakan untuk mengusut lembaga peradilan.

Feri bilang, lembaga peradilan mana pun bersifat merdeka dan tidak bisa diintervensi lembaga lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya, yang bisa diselidiki DPR lewat hak angketnya terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah dugaan nepotisme yang belakangan jadi perhatian. DPR bisa saja menyelidiki dugaan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti presiden, dalam polemik putusan MK ini.

“Kalau pendapat DPR menyatakan ada pelanggaran hukum yang melibatkan presiden, maka presiden yang akan terdampak,” ujar Feri.

Baca juga: Saldi Isra Tertawa MK Dijuluki Mahkamah Keluarga

Meski tak bisa mengubah putusan MK secara langsung, hasil penyelidikan DPR lewat hak angket dapat dijadikan landasan untuk mengajukan uji materi ketentuan usia capres-cawapres ke MK.

Selain itu, pemeriksaan Majelis Kehormatan MK (MKMK) juga bisa menjadi dasar uji materi, seandainya MKMK memutuskan ada dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Itu akan menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan. Atau publik bisa juga mengajukan permohonan pengujian kembali dengan alasan berbeda, lalu putusan MKMK dan hak angket DPR bisa jadi alat bukti di dalam persidangan,” jelas peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas tersebut.

Adapun wacana penggunaan hak angket muncul dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/10/2023). Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendorong agar DPR menggunakan hak angketnya terhadap MK atas putusan uji materi usia capres-cawapres.

Putusan MK tersebut dinilai mengancam konstitusi. Putusan ini juga diduga mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.

“Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR,” kata Masinton.

“Saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket," tuturnya.

Baca juga: Periksa Hakim MK Keenam Hanya 20 Menit, MKMK Akui Sudah Dapat Titik Terang soal Pelanggaran Etik

Diketahui, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat soal uji materi syarat usia capres-cawapres yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Atas uji materi itu, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu.

Berkat putusan MK tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres.

Putusan ini kontroversial lantaran diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pascaputusan MK tersebut, muncul tudingan soal dinasti politik, bahkan nepotisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com