Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Duga Jokowi Bermanuver karena Kecewa 3 Keinginannya Ditolak Megawati

Kompas.com - 25/10/2023, 11:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan renggang hingga muncul manuver pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi tiga kali kecewa dengan Megawati karena keinginannya tidak didukung atau dipenuhi.

Padahal, Jokowi mengabdi di PDI-P sejak dia berhasil menjadi Wali Kota Solo.

"Pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari Presiden yang tidak disepakati oleh Bu Mega," kata Ari dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Rabu (25/10/2023).

Ari menduga, keinginan pertama dan kedua Jokowi yaitu soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Sebelum pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia, sejumlah aparat desa dan kepala desa bergerak ke Gelora Bung Karno yang mengusulkan agar masa menjabat presiden diperpanjang hingga tiga periode.

Baca juga: Prabowo Mengaku Berulang Kali Ingin Bertemu Megawati tetapi Tak Dapat Kesempatan

Begitu pula ketika muncul usulan jabatan presiden diperpanjang hingga tiga periode karena pandemi Covid-19.

"Ide itu disampaikan kepada Bu Mega, Bu mega tetap firm tidak sepakat karena harus sesuai dengan konstitusi, presiden bisa dipilih sebanyak-banyaknya dua kali. Saya dan berbagai kalangan tetap percaya bahwa Pak Jokowi kecewa dengan dua permintaan yang tidak dituruti," ucap Ari.

Terkait wacana jabatan tiga periode ini, Jokowi berulang kali menyatakan menolaknya. Ia mengaku di hadapan publik bahwa tidak berminat menjabat tiga periode. Lagi pula, menurut Jokowi, ide tersebut tidak diperbolehkan konstitusi.

Sementara itu, menurut Ari, permintaan ketiga Jokowi yang tidak dituruti oleh Megawati yaitu menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Usulan itu, dugaan Ari, kembali ditolak oleh Megawati.

"Permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar atau akal sehat dari seorang politisi senior, walau Bu Mega tidak pernah menjadi 2 kali presiden," ujar Ari.

Ia juga menyampaikan, kemungkinan Jokowi membutuhkan kebanggaan politik yang tinggi dengan anggapan bahwa 80 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan saat ini.

Baca juga: Fahmi Hamzah: Bersatunya Jokowi-Prabowo Selamatkan Bangsa Indonesia

Selain itu, ia menduga Presiden Jokowi terbuai dukungan para relawan yang membuatnya yakin mencalonkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Jokowi juga merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.

"Soal rencana Kaesang semula menjadi Wali Kota Depok, tiba-tiba 'mengakuisisi' PSI. Ini menjadi gerbong dari relawan-relawan sebagai wadah politik yang menurut kacamata dari pengamat politik sangat susah memahami manuver-manuver yang dilakukan Jokowi dan keluarganya," papar Ari.

Terlepas dari itu, Ari meyakini bahwa hubungan antara Megawati dan Jokowi masih baik-baik saja. Mega masih menganggap presiden ketujuh itu sebagai anaknya.

Baca juga: Ketika Dinasti Jokowi Meninggalkan Megawati

Kemesraan hubungan antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar pun terlihat dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P pada awal Oktober 2023.

"Bu Mega tetap menganggap bahwa Pak Jokowi adalah anaknya sendiri yang mungkin sedang nakal, sedang bandel-bandelnya sekarang ini," ujar Ari.

Adapun Prabowo menyatakan menggandeng Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya pada Minggu (22/10/2023) malam.

Keduanya pun mendaftarkan diri ke KPU pada hari ini.

Baca juga: Sambil Tersenyum ke Prabowo, Gibran: Tenang, Pak, Saya Sudah di Sini

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/10/2023).

Berdasarkan putusan itu, capres atau cawapres boleh saja berusia di bawah 40 tahun asalkan memiliki pengalaman di jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Langkah tersebut makin terbuka lebar ketika MK akhirnya memutuskan tidak dapat menerima semua gugatan terkait usia maksimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin pekan ini. Jika dikabulkan, gugatan ini dapat menjegal pencalonan Prabowo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com