JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyinggung pemerintah yang membiarkan praktek pembungkaman kritik lewat ancaman tuntutan hukum.
Hal itu disampaikan saat ia sedang berada di Jakarta Convention Center, pada acara IdeaFest 2023, Sabtu (30/9/2023).
"Yang kedua pemegang otoritas yang dikritik, jangan biarkan ada praktek-praktek tuntutan-tuntutan kanan kiri," kata Anies.
Dia mengatakan ketika ada salah satu dari temannya ingin melakukan praktek tersebut, Anies langsung melarangnya untuk lakukan hal itu.
Baca juga: Singgung Mahalnya Ongkos Politik, Anies Ungkit Lagi soal Utang ke Sandiaga
"Ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, don't do it just don't do it," ucapnya.
"Jadi jangan kemudian 'oh bukan saya Pak itu kan relawan saya' ya sama aja," sambungnya.
Dalam penyampaiannya saat talkshow, Anies memaparkan rekam jejak saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu lalu.
"Kami di Jakarta kurang apa kritiknya, kurang apa caci makinya, kurang apa framing-nya. Pernah ada yang dibawa ke dalam penuntutan? No, kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun itu," ujarnya.
Baca juga: Kritik TikTok Shop Ditutup, Anies Anggap Lebih Penting Setop Impor Ilegal
Adapun, pada saat itu Ia berprinsip bahwa semua orang boleh mengungkapkan pendapat tapi ada batas yang tidak boleh dilanggar.
"Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan, kalau itu membahayakan dalam artian ancaman fisik kekerasan nah itu lain cerita," imbuhnya.
Anies pun menyampaikan, selagi bentuk penyampaian pendapat sebagai ungkapan dari pikiran harus dihormati dan dihargai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.