Pemerintah Bentuk BSK Kumham, Rumuskan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) bakal ditetapkan sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reynhard Silitonga menjelaskan, tugas BSK Kumham adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Reynhard mengatakan, meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian yang akan dilakukan pada area penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan.

Baca juga: Rekrutmen CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023: Link, Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya...

“Melihat capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25,56 dari 100, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan,” kata Reynhard dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Adapun, BSK Kumham ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara teoritis, tata kelola kebijakan di BSK Kumham meliputi empat tahapan yaitu proses agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Baca juga: Bantu LP Batulicin, Bupati Tanah Bumbu Terima Penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Kalsel

Kehadiran BSK Kumham sebagai salah satu unit Eselon I Kemenkumham adalah untuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Untuk itu, dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSK Kumham yang dilaksakanan dari tanggal 20 – 22 September 2023 di The Trans Resort Bali yang akan dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran Seluruh Indonesia.

“Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, yang sebentar lagi akan ditetapkan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, maka melalui Rakornis ini BSK Kumham dapat mempersiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas kepada Kantor Wilayah atas peran dalam memperkuat tata kelola kebijakan publik,” kata Reynhard.

“Saya menilai, Rakornis ini sangat tepat bagi kita semua untuk memperbaiki performa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” imbuhnya.