Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Luruskan Sejarah Terkait Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu lewat Buku

Kompas.com - 29/08/2023, 20:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta meluruskan sejarah terkait peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu melalui buku.

Permintaan itu disampaikan lewat deklarasi yang digagas oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman, Direktur Imparsial Gufron Mabruri, dan sejumlah sejarawan di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Sejarawan dan profesor riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asvi Warman Adam mengatakan, pemerintah telah menyediakan anggaran atau dana untuk penulisan sejarah pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Setiap orang boleh menulis sejarahnya, namun pemerintah tidak bersedia untuk menulis buku sejarah resmi. Kami ingin atau menyampaikan pandangan yang berbeda bahwa negara harus menulis sejarah resmi, sejarah nasional,” kata Asvi dalam konferensi pers.

Baca juga: Mahfud Sebut 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Semakin Sulit Diadili

Asvi mengatakan, sejarah pelanggaran HAM berat masa lalu yang kemudian dijadikan buku ajar di sekolah saat ini, tidak memenuhi kaedah.

“Bisa diprotes atau seyogyanya bisa diperbaiki. Perbaikan atau penulisan ulang pedoman sejarah itu menurut kami itu penting, karena itu akan dijadikan pegangan juga bagi ajaran sejarah untuk masa yang akan datang,” ujar Asvi.

Dalam kesempatan yang sama, penulis buku teks sejarah SMA dan sederajat, Ratna Hapsari mengambil contoh, kata “PKI” dalam buku ajar harus disertakan.

“Kita cerita tentang G30S. Itu kalau tidak diberikan G30S-PKI itu akan ditolak oleh penerbit. Harus diperbaiki. Jadi harus ada G30S-PKI. Padahal, cerita tentang PKI itu sendiri kan tidak hanya ada di dalam buku-buku nasional atau buku babon istilahnya,” kata Ratna.

“Itu yang harus kemudian diperbaiki atau direvisi. Dikoreksi kembali tentang isinya,” kata perempuan yang menulis soal sejarah sejak 2006 itu.

Baca juga: Korban Eksil 1965 Pertanyakan Nasib Kebijakan Pemerintah Usai Jokowi Lengser, Mahfud: Pasti Terus

Saat ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sedang menemui korban eksil peristiwa 1965 di Eropa.

Mahfud dan Yasonna mengatakan, pemerintah berkomitmen memulihkan hak konstitusional para eksil 1965.

Sebelumnya, pemerintah telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya peristiwa 1965-1966.

Pemerintah juga mulai menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara nonyudisial.

Kick off penanganan atau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu digelar di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh pada 27 Juni 2023.

Baca juga: Cerita Mahfud Dicap Menteri Pembohong karena Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com