Soal Istilah "Petugas Partai", Megawati: Kok yang Lain Mau Nimbrung Intervensi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri buka suara perihal sebutan "petugas partai" yang kerap dipakai PDI-P untuk menyebut kader-kadernya di eksekutif hingga legislatif.

Presiden kelima RI itu mengakui, sebutan "petugas partai" kerap dijelek-jelekkan beberapa pihak. Ia pun tidak lepas mendapat bullying karena menyebut kadernya sebagai "petugas partai".

Baca juga: Kenangan Megawati Bikin Gugup Penyidik Kejagung yang Usut Kudatuli

Hal ini disampaikan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

"Kalau anak-anak (kader) saya itu, saya saja di-bully enggak boleh ngomong petugas partai. Lho, orang partai kita (aturannya) memang gitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung intervensi," kata Mega di Surabaya, Rabu.

Megawati menyampaikan, semua kader yang menjabat di jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif memang merupakan petugas partai. Sebab, menurut dia, semua orang bisa duduk di jabatan tersebut bila didukung oleh partai politik.

Ia lantas mencontohkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang bisa maju karena adanya dukungan dari partai politik.

"Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja kamu bilang ini kader. Nanti memangnya kalau bukan kader gitu, orang juga lalu bilang gini, misalnya Pak Eri, mana bisa dia jadi wali kota kalau tidak didukung oleh partai," ucap Mega.

Baca juga: Jebakan Petugas Partai dan Kedewasaan Politik Capres Pilihannya

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan soal aturan perundangan serta substansi partai politik. Dalam aturan sudah jelas, seorang capres bisa diusung oleh satu partai maupun beberapa partai.

Baginya, cercaan yang selama ini ada terhadap sebutan petugas partai karena ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri.

Kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya sekalian dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.

“(Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya sudah saja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama, enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam, red),” jelas Megawati.