Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

13 Perubahan Nama Jakarta

Kompas.com - 01/07/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

Stad Gemeente Batavia

Pemerintah Kolonial belanda kembali mengubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia pada 8 Januari 1935.

Tokubetshu Shi

Setelah kota Batavia jatuh ketangan Jepang pada tahun 1942, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah.

Menurut UU tersebut Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut SYUU (Karesidenan). Setiap Syuu dibagi dalam beberapa Ken (Kabupaten) dan Shi (Stadgemeente).

Kepala pemerintahan Jepang atau Gunseikan dapat membentuk Tokubetshu Shi (Stads Gemeente luar biasa).

Jakarta kemudian dijadikan Jakaruta Tokubetsu Shi dipimpin oleh Tokubetsu Shityo dan beberapa orang Zyoyaku (pegawai tinggi) dan masing-masing diangkat oleh Gunseikan.

Pemerintah Nasional Kota Jakarta

Ketika proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakaruta Tokubetsu Shi diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Namun tidak bertahan lama, ketika Belanda kembali berkuasa, kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta habis. Kekalahan ini ditandai dengan ditangkapnya walikota Jakarta dan beberapa pejabat diusir.

Stad Gemeente Batavia

Dalam masa peralihan itu sempat kembali disebut sebagai Stad Gemeente Batavia pada 20 Februari 1950. 

Kota Praja Jakarta

Kemudian pada 24 Maret 1950, nama Stad Gemeentar Batavia berubah menjadi Kota Praja Jakarta.

Baca juga: Jatuhnya Batavia ke Tangan Jepang

Kota Praja Djakarta Raya

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 ten-tang pokok-pokok pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota Otonom, yaitu kotapraja Jakarta Raya yang berstatus daerah tingkat 1 dan Kotapraja yang berstatus tingkat II.

Realisasinya pada tanggal 15 Januari 1960 ditetapkannya Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat I dengan kepala daerahnya seorang Gubernur.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya

Berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961 yang kemudian menjadi Undang-Undang dibentuklah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Jakarta

UU Nomor 10 tahun 1964 menyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap menjadi ibu kota Negara Republik Indoneia dengan nama Jakarta pada 31 Agustus 1964.

Pada tanggal 24 Juli 1975 terjadi pembulatan wilayah Jakarta atas Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, akarta Selatan dan Jakarta Timur. Lima wilayah saat itu terbagi atas 30 wilayah Kecamatan dan 236 wilayah Kelurahan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada akhirnya menurut UU Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengatur perubahan nama sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan ini juga mengatur otonominya tetap berada di tingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota. Selain itu, wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi enam yakni lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif Kepulauan Seribu.

Referensi:

  • Sedyawati, Edi. Supratnikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan, G.A.Manilet - Ohorella. (1986). Sejarah Kota Jakarta 1950-1980. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
  • Cai. (2014). Ngubek-ngubek Jakarte. Yogyakarta: Bukunesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com