Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Jokowi Kalah di Beberapa Tempat Gara-gara "Stempel PKI"

Kompas.com - 10/06/2023, 22:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI-P dan PPP, Ganjar Pranowo menyebut Presiden Joko Widodo mengalami kekalahan dalam kontestasi politik di beberapa tempat gara-gara stempel "Partai Komunis Indonesia" (PKI).

Pernyataan ini Ganjar sampaikan saat melontarkan beberapa pujian untuk Jokowi di depan Relawan Ganjar Punya Rakyat (Gapura) Nusantara.

Menurut Ganjar, meski dihimpit keterbatasan dan tudingan PKI, Jokowi tidak menyerah.

"Dan dengan segala keterbatasan beliau dengan stempel PKI pada saat itu, sehingga dia harus kalah dalam beberapa tempat dan kontestasi," kata Ganjar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Deret Jenderal TNI-Polri Pendukung Ganjar, Ada Mantan KSAL Sampai KSAU

Ganjar lantas melontarkan pujian lainnya. Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, Jokowi tetap menunjukkan rasa cintanya untuk wilayah tempat ia kalah.

Selain itu, Jokowi yang kerap didolok-olok tidak pintar, plonga-plongo, hingga disebut kurus justru begitu berani mengambil langkah-langkah ekonomi politik yang tegas.

Tindakan itu di antaranya adalah keputusan untuk menetapkan hilirisasi sejumlah hasil tambang seperti nikel, bauksit, dan lainnya.

Tindakan Jokowi melarang ekspor bahan mentah itu ditentang keras oleh negara-negara Eropa. Namun, Jokowi tetap pada keputusannya.

Baca juga: Sejumlah Purnawirawan Dukung Ganjar, Anggap Bisa Lanjutkan Program Jokowi

"Beliau menyampaikan kemudian, ya nikel tidak akan saya ekspor, ya setelah itu bauksit, setelah itu mineral yang lain dan kemudian menjadi perlawanan dari seluruh Eropa," tutur dia.

Menurut Ganjar, kebijakan Jokowi itu merupakan bentuk upaya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan politik.

Selain melarang ekspor bahan mentah, kata Ganjar, hanya pada era Jokowi pemerintah berhasil mengambil alih tambang emas PT Freeport Indonesia.

"Tahun 1968-1969 Freeport berdiri dan tidak ada satu pun para pemimpin mampu mengambil alih kecuali Jokowi,” kata Ganjar.

Pernyataan Ganjar ini seakan menjadi balasan atas pujian Jokowi. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P ketiga pada Selasa (6/6/2023), Jokowi yang memuji Ganjar. Rakernas itu sebenarnya digelar tertutup.

Namun, pernyataan Jokowi diketahui dari sebuah video viral di media sosial yang sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (8/6/2023).

Dalam video itu, Jokowi mengandaikan Ganjar seolah sebuah produk yang bisa segala hal.

"Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com