Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2023, 17:55 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku ingin pensiun sebagai pejabat pemerintahan, namun tidak diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Mega saat meresmikan rumah sakit terapung Kapal Laksamana Malahayati di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Diketahui, saat ini Megawati menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Panitia Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Saya kan tinggal pensiun, tapi tidak dikasih-kasih pensiun sama pak Jokowi. Saya sudah bilang, 'Pak saya sudah tua, Pak, biarkan yang lain'," kata Mega.

Baca juga: Senyum Merekah Megawati Beri Kado untuk Jokowi, Foto Deklarasi Ganjar Capres

Namun, Mega mengaku Jokowi tetap memaksa memerintahkannya duduk di jabatan pemerintahan yang sudah ditetapkan.

"Ya sudah masa saya mau (nolak)," kata Mega.

Mega kemudian menyindir awak media yang membuat berita miring jika ia menolak jabatan yang ditawarkan oleh Jokowi.

Ada kemungkinan penolakan tersebut akan dikemas dengan berita bentuk keretakan antar Mega dan Jokowi.

Baca juga: Megawati: Saya Dijuluki Perempuan Terkuat di Dunia, Contoh Saya Saja...

"Nanti kalau dibilang (nolak) kedengeran, Bu Mega dan Presiden tidak sekata, sudah akan terjadi retak," imbuh dia.

"Ini lah yang nakal ini adik-adik ini, untuk dapat apa namanya itu... berita yang top itu. Berita itu kan ada berita biasa ada berita yang ngetop. Headline news," imbuh dia.

Megawati mengaku telah berbincang dengan dewan pers terkait pemberitaan yang mungkin melanggar kode etik hanya karena ingin menjadi headline di tengah publik.

Dia juga mengaku tak takut meskipun ada peringatan dari internal PDI-Perjuangan agar tidak terlalu keras mengkritik media masa.

"Saya sudah bilang ini ada kode etik jurnalistik loh, saya sudah ngomong sama dewan pers, tolong diamati, saya enggak mau kalau namanya kita berdemokrasi ayo. Tapi dengan sesuai yang namanya demokrasi Indonesia," imbuh Mega.

"Terus ada bagian (divisi) media kita, 'Bu entar kalau ibu kekerasan gitu, nggak ada yang mau datang meliput' ya biarin aja, dulu saya nggak diliput kok, tapi saya jadi juga. Bukan saya sombong, karena saya bounding sama rakyat, saya bounding sama rakyat," pungkas Mega.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com