Relasi Negara dan Umat: Refleksi Haji

Namun pemerintah Indonesia bertanggungjawab dalam porsi jauh lebih besar terkait urusan haji.

Kementerian Agama mempunyai direktorat jenderal lengkap dengan perangkap birokrasi dan administrasi yang sudah membuktikan dirinya dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.

Haji bukan hanya urusan umat yang menjalankan ibadah, tetapi urusan diplomasi, politik, ekonomi, dan birokrasi negara.

Dalam rapat pada 9 Juni sore di Mekkah, bisa dilihat koordinasi Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Arsyad Hidayat.

Semua Sektor berkumpul melaporkan pelayanan masing-masing dari satu sampai sebelas. Itu terlihat betapa kompleksnya ibadah haji bagi negara dan umat. Negara betul-betul bertanggungjawab atas keselamatan jamaah.

Koordinasi menyeluruh dari penjemputan jamaah yang tiba di bandara Jeddah, persiapan akomodasi di masing-masing wilayah kerja, pengawasan ibadah setiap kloter, kesehatan para jamaah terutama lansia dan kebutuhan khusus, dan hal-hal yang menyangkut psikologis dan sosial.

Tahun 2023 ini, haji di Kemenag bertema ramah lansia, sebagaimana ditegaskan berkali-kali oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sekitar 30 persen, atau 67.199 jamaah adalah lansia dari total 221.000 jamaah. Negara mengambil peran sigap dalam penyelengaraannya.

Kepala Dakker Khalilur Rahman meneliti satu per satu, soal pelayanan lansia di sektiar Haram yang mulai serempak berdatangan dari Madinah dan Jeddah. Kesehatan mereka menjadi perhatian tim medis.

Persoalan kursi roda di Syip Amir, termasuk maraknya jualan jasa dorongan yang kurang bertanggungjawab, para mukimin non-jamaah yang masuk hotel, juga jasa joki Hajar Aswad di Ka’bah.

Persoalan sah dan tidaknya ibadah para lansia ketika safari wukuf, mabit dan perwakilan lempar jumrah. Negara hadir dan melayani umat.

Indonesia memang unik dalam urusan negara dan umat. Pengertian pasca-sekularisasi yang ramai dibicarakan dalam konteks ilmu politik dan sosial layak untuk kembali dilihat ulang.

Penggunaan agama dalam politik dan kampanye pencalonan Pemilu memang tidak lagi relevan dan bisa membahayakan.

Indonesia, seperti negara-negara yang percaya pada sistem demokrasi, harus meninggalkan politik identitas dalam proses demokrasi. Masyarakat harus rasional dan menilai calon pemimpin mereka berdasarkan kualitas kepemimpinan dan rekam jejak.

Warga tidak boleh mengandalkan emosi kelompok dan ikatan keagamaan. Tetapi negara dan umat di Indonesia tidak begitu saja bisa dipisahkan. Haji adalah urusan negara untuk umat.