Relasi Negara dan Umat: Refleksi Haji

DALAM teori demokrasi negara era globalisasi saat ini pemisahan yang kaku atas negara dan agama menjadi bahan berbincangan lagi.

Tidak semua praktik sama di negara di dunia ini. Banyak budaya menunjukkan gelagat yang bervariasi. Agama tidak bisa hilang begitu saja dari proses dan prosedur kenegaraan, kemasyarakatan, dan mobilisasi massa.

Politik identitas menjadi sorotan karena itu adalah alat yang paling murah untuk menuai simpati.

Itu betul adanya dan hampir semua negara berkomitmen pada politik identitas. Negara-negara harus hati-hati dan karenanya mereka berkomitmen menghindari.

Amerika dan Eropa sedang menghadapi sikap emosional pemilih berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Sentimen antiimigrasi, relasi antarwarga negara, dan nasib orang asli dan pendatang menjadi sorotan.

Indonesia tak ayal lagi menghadapi persoalan sama. Namun Indonesia menawarkan gejala yang unik dan menarik.

Betul, sejak awal berdirinya bangsa ini, para pendiri bangsa dan pemikir setelahnya selalu menekankan pentingnya negara netral dan tidak terlalu mencampuri urusan agama.

Namun, praktiknya negara harus hadir dan melayani, bukan agama secara doktrin dan teologis, tetapi umat beragama dan kebutuhan-kebutuhan beragama dalam kemasyarakatan. Kementerian Agama adalah contoh nyata tentang hal ini.

Sehingga lebih tepat gejala ini disebut sebagai relasi negara dan umat, bukan relasi negara dan agama, dalam wacana politik dan agama di Indonesia.

Implikasinya jauh dari kedua jenis relasi itu. Namun yang nyata di Indonesia adalah negara dan umat berkelindan sepanjang waktu sejak kemerdekaan hingga reformasi.

Kenyataannya, negara selalu bertanggungjawab pada keamanan dan kenyamanan. Bahkan lancarnya pelaksanaan hampir semua perayaan hari suci agama, tidak hanya agama Islam. Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek dan masih banyak lagi.

Ketika hari-hari suci itu, peran negara dalam bidang keamanan, transportasi, pelayanan sosial, dan kerukunan internal dan eksternal umat menjadi perhatian serius.

Yang jelas, negara meliburkan banyak hari suci agama-agama resmi, dan setiap ibadah di tempat suci negara mengambil peran penuh dalam melindungi umat dari segi hukum dan birokrasi.

Haji adalah salah satu yang nyata, negara dan umat saling tergantung. Negara berperan dominan dan vital dalam menajemen, pengaturan, dan koordinasi dari sisi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, administrasi, diplomasi, dan transportasi. Negara Indonesia memang unik dalam hal ibadah haji.

Turki, Mesir, India, Pakistan, Bangladesh, bahkan Malaysia mempunyai kebijakan tersendiri soal haji. Negara mempunyai porsi yang beragam terhadap haji warganya di banyak negara.