Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Kompas.com - 09/06/2023, 23:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan sejumlah insentif kepada investor agar mau menanamkan modal di kawasan-kawasan industri halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Dia akan lapor ke presiden supaya ada intensif yang khusus agar rangsangan terhadap para investor untuk menanam modalnya di kawasan industri halal," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, Jumat (9/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Masduki menuturkan, pemerintah sudah membentuk beragam organisasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Organisasi tersebut adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat nasional dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat provinsi.

Baca juga: Maruf Amin Ajak Singapura Berinvestasi di Sektor Industri Halal

Namun, banyaknya organisasi yang dibentuk ini belum cukup untuk menelurkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di industri halal.

"Jadi ibarat bus, sudah ada busnya, sudah ada sopirnya, butuh penumpang. Nah penumpang ini yang dimaksud oleh Wakil Presiden adalah industri," ujar Masduki.

Oleh karena itu, Ma'ruf memandang perlu ada afirmasi dari pemerintah pusat maupun daerah guna menarik minat investor berinvestasi di sektor industri halal.

"Kira-kira kemudahan-kemudahan apa saja, perizinan, insentif dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh Wapres supaya baik gubernur ataupun pemerintah pusat supaya memberikan kemudahan-kemudahan itu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Minta WNI Ahli di Luar Negeri Pulang untuk Perkuat Industri Halal

Untuk diketahui, ada tiga kawasan industri halal yang ditetapkan pemerintah, yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, serta Kawasan Industri Halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan.

Masduki menyebutkan, salah satu kawasan industri aktif yang sudah aktif kegiatan industrinya adalah Halal Bintan Inti Halal Hub.

"Dia sudah mulai melakukan ekspor ke berbagai negara, bahkan ekspor coconut yang menjadi basis industri di situ itu sudah melakukan ekspor keempat benua, kecuali Afrika," kata Masduki.

"Karena Bintan itu memang kawasannya sudah jadi dan sudah banyak investasi-investasinya datang ke sana. Singapura terutama ada di situ, investor dalam negeri juga datang ke sana," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com