Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arab Saudi Respons Protes Kemenag soal Penerbangan Haji Saudia Airlines

Kompas.com - 09/06/2023, 19:06 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi, menyesalkan terjadinya keterlambatan penerbangan dan perubahan kapasitas kursi pesawat maskapai Saudia Airlines yang mengangkut jemaah haji tahun ini.

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta pada Jumat (9/6/2023).

"Kami sangat menyesal atas kejadian perubahan jadwal penerbangan ini. Secara langsung, tadi pagi telah datang dari Arab Saudi untuk merespons cepat kejadian ini," kata Faisal Abdullah Al-Amudi, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Agama.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) berharap otoritas Arab Saudi memeriksa manajemen Saudia Airlines, khususnya yang bertanggung jawab dalam penerbangan jemaah haji Indonesia.

Baca juga: Bertambah 3, Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi Capai 29 Orang

Penyebabnya adalah Saudia Airlines sebagai salah satu maskapai pengangkut jemaah haji Indonesia kerap berbuat tidak profesional, sepanjang gelombang pertama pemberangkatan haji pada 24 Mei sampai 7 Juni 2023.

Langkah tidak profesional itu dilakukan antara lain dengan sering mengubah kapasitas seat pesawatnya maupun pergeseran waktu penerbangan. Tindakan itu dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan Kemenag.

Faisal menyesalkan terjadinya masalah penerbangan jemaah haji Indonesia yang dilakukan Saudia Airlines. Maka dari itu pihaknya segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus tersebut.

"Kami, Kerajaan Saudi Arabia memiliki prinsip bahwa pelayanan jemaah haji tidak boleh sampai terganggu. Bagi kami jemaah haji bukan sekedar penumpang, tapi bagi kami jemaah haji adalah Tamu Allah yang harus dilayani dengan baik," ujar Faisal.

Baca juga: Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan, Ini Ketentuannya

Faisal juga menjelaskan mereka tidak menginginkan ada jemaah haji berangkat dalam keadaan kecewa atau marah. Dia mengatakan, Kerajaan Arab Saudi memposisikan jemaah haji Indonesia, terutama kelompok lansia, sebagai keluarga.

"Kami selalu berkomunikasi dengan transportasi di Saudi, untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan untung semata. Bahkan, tahun ini, kami merasa tersanjung bisa mengangkut jemaah Indonesia yang sangat banyak hingga ratusan ribu jemaah," ucap Faisal.

Faisal juga berharap permasalahan ini segera teratasi dan tidak terulang sehingga tidak mengganggu hubungan kedua negara.

"Kami tidak ingin membuat marah siapapun, kami siap dipanggil sekalipun. Untuk semua yang terkait haji, kami terbuka bahkan telpon kami selalu on. Kami siap dipanggil, Pak Menteri," ucap Faisal.

Baca juga: 2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Sementara itu Yaqut mengatakan, perubahan jadwal penerbangan hingga kapasitas tempat duduk membuat para jemaah haji Indonesia yang tinggal jauh dari pusat kota atau luar pulau kesulitan.

"Mereka harus terbang atau berangkat lebih awal dari tempat tinggal menuju embarkasi. Jika mereka harus menunggu, kita akan merasa kasian," kata Yaqut.

"Dari perubahan-perubahan penjadwalan itu akan berpengaruh pada Kelompok Terbang (Kloter), dan itu semua akan berpengaruh pada e-hajj," lanjut Yaqut.

Yaqut juga meminta pihak Saudi untuk sama-sama proaktif dalam membangun komunikasi selama masa operasional haji.

Baca juga: 5 Copet Pelepasan Calon Haji Ditangkap, Semuanya Berusia Setengah Abad

"Jika ada perubahan penerbangan, kami diberitahu lebih awal, agar kami bisa mempersiapkannya," ujar Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com