Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2023, 17:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan ciri-ciri partai politik yang diharapkan bisa bergabung dengan PDI-P untuk mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasto mengatakan, dua di antaranya partai yang identik dengan warna hijau dan keemasan.

"Ya ada. Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Hary Tanoe Ungkap 3 Alasan yang Bikin Perindo Dukung Ganjar

Hasto menyamaikan, untuk mendapatkan suara rakyat Indonesia sebesar sekitar 51 persen, dibutuhkan dukungan dari partai parlemen.

Menurut dia, meneruskan pekerjaan dari kepemimpinan sebelumnya merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan negara.

"Kita membangun loncatan sebagaimana Tiongkok, Korsel, Jepang, semua membangun loncatan. Kita pun bisa. Maka penting kesinambungan kepemimpinan itu," kata dia.

Lalu, Hasto menyebut PDI-P intens berdialog dengan Golkar dan PKB. Adapun Golkar identik dengan warna kuning atau emas, sedangkan PKB hijau.

Dia mengakui, PDI-P kerap melakukan komunikasi politik dengan Golkar dan PKB, mengingat mereka bekerja sama selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin 2 periode.

"Jadi komunikasi politik itu penting karena dengan Gerindra kami juga melakukan komunikasi politik. Dengan Demokrat, Mbak Puan juga membuka ruang. Dan itu merupakan bagian dari kesadaran bahwa kalau di Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi saja bisa bersatu atas campur tangan Tiongkok," kata Hasto.

"Ini mengapa kita tidak bersatu atas kesadaran kita terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang," ujar dia.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengungkapkan, akan ada partai politik lain yang segera ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Terbaru, Perindo sepakat untuk mendukung Ganjar.

"Setelah ini insya Allah akan ada lagi partai yang insya Allah akan ikut bekerja sama mendukung capres dari PDI-P dan kerja sama yang lain," ujar Puan saat ditemui Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Namun, Puan enggan mengungkapkan partai mana yang akan segera ikut mendukung Ganjar.

Dia juga belum membocorkan kapan partai lain akan mengumumkan dukungannya ke Ganjar.

"Karena ini masih dalam penjajakan. Secepatnya insya Allah," ucap dia.


Kemudian, Puan menyebut partai yang bergabung ini bisa saja berasal dari parlemen maupun non-parlemen.

Dia menegaskan, PDI-P tetap terbuka terhadap semua partai untuk ikut bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara.

"Tentu saja kami juga memahami bahwa semua partai juga punya strategi dan ketentuan-ketentuan tersendiri," kata Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Soal Mentan Syahrul Hilang Kontak Usai Rumahnya Digeledah, KPK Akan Terus Usut Kasus Korupsi di Kementan

Nasional
Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Djarot Sebut Nama-nama Ini Masih Masuk Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Nasional
Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Mentan Syahrul Hilang Kontak di Luar Negeri, Imigrasi Belum Diminta KPK Mencari

Nasional
UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

UU IKN Baru: Pengusaha Perumahan yang Bangun Rumah di IKN Akan Diberikan Insentif

Nasional
Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Pasal 42 UU IKN Baru: Peraturan yang Bertentangan dengan Pembangunan IKN Dinyatakan Tak Berlaku

Nasional
Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Wamentan Sebut Mentan SYL Seharusnya Sudah Kembali ke Indonesia Akhir Pekan Lalu

Nasional
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Impor Gula

Nasional
UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

UU IKN Baru, Pemerintah Buka Hak Guna Usaha Maksimal 95 Tahun

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polri Tangkap 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Nasional
Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Polri Tangkap 1.532 Tersangka Kasus Narkoba, Sita 407.842 Gram Sabu hingga 48.443 Kg Ganja

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Kasus Pengadaan Lahan di Cakung, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Didakwa Perkaya Diri Sebesar Rp 155,4 Miliar

Nasional
Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Polri: Hasil Analisa CCTV, Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Jokowi Disebut Tahu Mentan Syahrul Menghilang, tetapi Belum Beri Perintah Mencari

Nasional
UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

UU IKN Baru Disahkan, Kepala Otorita Wajib Buat Aturan Prosedur Pemindahan Ibu Kota

Nasional
PDI-P: 'Reshuffle' dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com