Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Renovasi Toilet DPD RI Rp 4,8 Miliar Dikritik, Begini Kondisi dan Penjelasannya

Kompas.com - 08/06/2023, 18:12 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menganggarkan renovasi ruangan anggota DPD sebesar Rp 14,4 miliar dan renovasi toilet Rp 4,8 miliar. Tetapi, besaran anggaran renovasi yang disiapkan oleh DPD itu disebut dikritik.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P I Wayan Sudarta mengatakan, anggaran untuk merenovasi toilet dan ruang kerja anggota DPD itu dikritik.

Hal tersebut disampaikan Wayan saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekjen MPR dan Sekjen DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

"Kritik dulu, ini bukan bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 miliar untuk ruangan anggota. Kemudian, ada Rp 4,8 miliar untuk toilet ini diserang habis oleh media Pak," ujar Wayan.

Baca juga: Tak Mau Jilat Ludah Sendiri, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Pilih Maju Caleg DPD RI

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pun merespons Wayan. Menurutnya, sebenarnya pembahasan mengenai renovasi ruang kerja anggota DPD sudah disetujui Komisi III DPR pada tahun lalu.

Rahman bahkan mengatakan, ruang kerja anggota DPD belum pernah direnovasi sejak tahun 2004.

"Sebagaimana diketahui, gedung DPD itu adalah gedung MPR, dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004. Sampai hari ini, ruang kerja bapak/ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun," kata Rahman.

Rahman mengungkapkan, anggaran untuk renovasi ruangan anggota DPD dan toilet tersebut bukan berasal dari DPD, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: 25 Orang Daftar sebagai Calon Anggota DPD dari DKI Jakarta

Ia mengatakan, Kementerian PUPR sudah terlebih dahulu melakukan analisis terkait anggaran untuk renovasi tersebut.

"Kemudian, diadakan kalkulasi perhitungan, maka muncul lah Rp 14 miliar itu. Dan sudah kami laksanakan. Untuk saat ini, awal lelang elektronik, sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik. Jadi keterbukaan informasi," ujar Rahman.

Sementara itu, untuk toilet, Rahman mengatakan bahwa ada banyak toilet di Gedung A dan B DPD yang perlu direnovasi.

Ia mengatakan, di masing-masing gedung itu, ada puluhan toilet yang harus direnovasi.

"Kebutuhan untuk toilet itu juga berdasarkan analisa daripada PU, kemudian kami usulkan ke Bappenas disetujui. Disetujui juga dalam forum Komisi III ini," kata Rahman.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Disalip Prabowo, DPD PDI-P Jateng: Kita Sudah Pengalaman Menang

Kondisi toilet rusak di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Kondisi toilet rusak di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Kondisi ruang kerja anggota DPD dan toiletnya

Kompas.com mencoba menelusuri ruang kerja anggota DPD dan toilet di gedung DPD tersebut. Awalnya, kami melihat toilet lantai 1 Gedung B DPD.

Saat memasuki toilet, tampak ada tiga urinoir dan wastafel di dalamnya. Tetapi, dua urinoir di antaranya ditempel dengan kertas bertuliskan 'MAAF RUSAK'.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com