Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2023, 16:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) bukanlah suatu hal yang mudah.

Di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), ada 3 partai yang terus berkomunikasi terkait cawapres Anies Baswedan.

Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak agar cawapres Anies segera diumumkan. Alasannya, Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan.

"Kan tidak semudah itu mengumumkan. Karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan, kapan (deklarasi), entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum," ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Puan Masuk Bursa Cawapres Anies, PDI-P Beri Sinyal Penolakan

Sahroni memastikan, belum ada nama cawapres yang sudah pasti dipilih oleh Anies.

Meski begitu, dia memahami bahwa banyak orang yang ingin tahu siapa cawapres yang dipilih oleh capres masing-masing.

"Jadi, desakan daripada retorika yang terjadi belakangan hari ini karena kepengen diumumkan secepatnya," kata dia.

Baca juga: Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

Sebelumnya, AHY mengatakan, pihaknya wajib mengingatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait momentum penetapan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan.

Menurut dia, KPP harus segera mengambil langkah progresif karena gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal sebentar lagi.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dalam pandangannya, 75 hari waktu kampanye ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat singkat untuk bisa meraih kemenangan pada pilpres mendatang.

Sebab, kampanye harus dilakukan dengan menyapa sebanyak mungkin masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.

"Dengan demikian perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung insya Allah pada saatnya harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat,” papar dia.


Ia mengklaim banyak menerima aspirasi masyarakat yang ingin segera melihat Anies menentukan bacawapresnya.

Bagi dia, semakin cepat diputuskan, akan semakin membantu pemenangan KPP.

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com