JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah tudingan yang beredar bahwa mereka bakal melakukan penjegalan terkait pencapresan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Bantahan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi adanya tudingan bahwa partai yang saat ini berkuasa berupaya menjegal pencapresan Anies oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digawangi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebaliknya, Hasto kembali menyindir rekam jejak eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap tak bekerja maksimal sewaktu menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.
"Buat apa kami melakukan ganjalan, karena rakyat sendiri sudah menceritakan kinerjanya. Sumur resapan yang tidak membawa manfaat," kata Hasto menyinggung salah satu proyek andalan Anies di Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Baca juga: Ada yang Jegal Anies Jadi Capres, PDI-P: Enggak Perlu Dijegal, Lihat Prestasinya
Hasto lantas menyinggung Anies yang dianggap tak meneruskan program kerja Jokowi sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya normalisasi sungai yang dinilai berhasil mengantisipasi banjir.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta (sewaktu menjabat gubernur) tidak dilanjutkan," ujarnya.
"Ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar," kata Hasto melanjutkan.
Hasto kemudian mengklaim bahwa PDI-P selalu percaya pada politik berbasis kinerja.
Menurutnya, rakyat akan bergerak bersama mendukung kandidat yang selama masa jabatannya berhasil menyerap aspirasi rakyat untuk kemajuan.
"Pemimpin yang berprestasi dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah ujian," ujarnya.
Baca juga: Hasto Sebut Hanya PDI-P yang Bela Jokowi Usai Dikritik soal Cawe-cawe
Sebelumnya diberitakan, Anies menangkap ada kekhawatiran bahwa dirinya bakal dijegal di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 usai Jokowi menyampaikan akan "cawe-cawe" demi bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan pada 30 Mei 2023.
Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.
"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies, dikutip dari Tribunnews.com.
Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.