Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Penambahan Anggaran BNN dan BNPT, Komisi III DPR: Kami Akan Perjuangkan

Kompas.com - 08/06/2023, 09:33 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengatakan, Komisi III DPR dapat menerima usulan program BNPT sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 430,14 miliar.

"Kami akan memperjuangkan usulan tambahan (anggaran BNPT) yang diajukan sebesar Rp 456 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 886,23 miliar," kata Pangeran saat membacakan kesimpulan rapat bersama BNN dan BNPT di DPR, Senayan, Jakarta (7/6/2023)

Selanjutnya, kata dia, Komisi III DPR dapat menerima usulan program BNN sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 1,53 triliun.

Tidak hanya itu, tambah Pangeran, pihaknya juga akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran BNN yang diajukan sebesar Rp 1,95 triliun, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 3,48 triliun.

Baca juga: Johan Budi Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Dalam rapat tersebut, Kepala BNN RI Komisris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol). Petrus Reinhard Golose menjelaskan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk menjelankan beberapa program, yakni pengadaan peralatan informasi dan teknologi (IT) dan sarana prasarana pemberantasa sebesar Rp 1,7 triliun.

Lalu penambahan anggaran BNN juga diperlukan untuk menyiapkan empat satuan kerja baru di wilayah Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebesar Rp 30 miliar.

"Penambahan anggaran juga akan digunakan untuk layanan rehabilitasi, uji sertifikasi dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi sebesar Rp 40 miliar," kata Petrus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mengatakan, usulan penambahan anggaran BNPT diperlukan untuk menjalankan program deradikalisasi para narapidana terorisme (napiter) yang selesai menjalani masa hukuman.

Pasalnya, kata dia, dengan anggaran yang tersedia hanya mampu menangani deradikalisasi kepada 260 orang saja. Padahal total ada 1.400 mantan napiter yang tersebar di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com